[Dok: Kemendagri for Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro selaku Ketua Panitia Nasional Survei Penegasan Batas Internasional Republik Indonesia-Malaysia, memimpin Rapat Finalisasi Penyusunan Bahan Materi Persidangan Special Joint Indonesia–Malaysia (JIM), di Jakarta, Jumat (12/8/2022).  

Rapat tersebut untuk membahas persiapan delegasi Indonesia pada Persidangan Special JIM Tahun 2022 yang rencananya digelar pada 18 hingga 20 Agustus 2022 di Bandung, Jawa Barat.

Suhajar Diantoro meminta Sekretariat JIM agar menyiapkan persidangan tersebut dengan baik. Selain itu, seluruh anggota delegasi diimbau agar turut menyukseskan persidangan tersebut. Suhajar berharap, persidangan ini mampu mempercepat penyelesaian permasalahan batas darat negara antara Indonesia-Malaysia.

Sementara itu, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi selaku Sekretariat JIM Indonesia menjelaskan perihal tujuan kegiatan tersebut.

Dia menuturkan, Persidangan Special JIM Tahun 2022 merupakan forum untuk menjalin kembali komunikasi yang telah dibangun pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Hal ini utamanya dalam bidang survei dan penegasan batas negara Indonesia-Malaysia yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus perhatian dan pembahasan pada persidangan tersebut, yakni mengenai program survei bersama dari tahun 2019 hingga 2023. Survei itu salah satunya mengenai penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad-Sesai.

Selain itu, ada pula survei bersama investigasi, perbaikan, dan pemeliharaan pilar batas negara Indonesia dan Malaysia. Adapun survei OBP segmen Sungai Sinapad-Sesai telah dimulai pada awal Agustus 2022 hingga September mendatang.

Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Mereka di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Kementerian Luar Negeri; Mabes TNI; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Badan Intelijen Negara; Badan Informasi Geospasial; dan Direktorat Topografi Angkatan Darat.[]