Indonesia Bisa Setop Batu Bara Asal Negara Maju Kasih Uang
Font: Ukuran: - +
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. [Foto: Ist]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan Indonesia bisa menyetop penggunaan batu bara pada 2035, lebih cepat dari kesepakatan, asalkan negara-negara adidaya memberikan pendanaan untuk Indonesia.
Menurut Luhut, dana tersebut dibutuhkan untuk membangun pembangkit energi listrik energi baru dan terbarukan (EBT) menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara.
"Ya bisa, mau tahun 2035 pun boleh, asal kau (negara adidaya) kasih uang," kata Luhut.
Luhut mengatakan agar dapat berhenti menggunakan batu bara dan beralih ke energi terbarukan harus terlebih dulu membangun sumber energi pengganti. Hal ini dilakukan supaya Indonesia tidak mengalami krisis energi, seperti Inggris dan China.
"Nah kita punya program, mau 2040 pun itu nanti tidak ada batu bara lagi silakan. Tapi kau kasih uangnya untuk kami early retirement supaya kami bisa bangun tadi geothermal-nya, hydro powernya, solar panel, dan seterusnya," terang Luhut.
Ia melanjutkan jika negara maju tidak mau memberikan bantuan, maka Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa.
Di sisi lain, Luhut menolak Indonesia menanggung upaya perbaikan alam ini sendirian. Sebab, alam ini rusak bukan hanya karena ulah tangan penduduk atau Pemerintah Indonesia. Melainkan juga karena negara-negara maju.
Menurut Luhut, dalam pertemuannya dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Amerika Serikat (AS) John Kerry di Washington, John sudah setuju akan membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan 5,5 giga watt dengan nominal sekitar US$25 miliar.
Luhut dan John Kerry pun sepakat akan menandatangani kesepakatan itu di Glasgow. Namun sayang, John Kerry membatalkan kesepakatan itu.
Sementara itu, ia menambahkan Pemerintah Indonesia akan melakukan program restorasi alam dengan menanam 600.000 mangrove hingga tahun 2023 mendatang.
Penanaman kembali mangrove yang belakangan gencar dilakukan Presiden Jokowi tersebut akan menggunakan dana APBN.
Karenanya, semestinya saat ini semua pihak mesti bersinergi untuk memperbaiki permasalahan iklim. Sebab, persoalan ini tidak hanya ditanggung oleh Indonesia, sementara negara barat menikmati hasilnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk mempercepat penghentian penggunaan batu bara pada 2040. (CNN Ind)