DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pertemuan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) guna membahas seputar kasus yang menjerat kader PDIP, Harun Masiku.

Peneliti ICW, Donal Fariz berpendapat pertemuan itu merupakan langkah keliru sebab terdapat potensi benturan kepentingan di tengah polemik izin penggeledahan terhadap kantor partai banteng tersebut.

"Sehingga akan menimbulkan berbagai prasangka terhadap dewan pengawas itu sendiri," kata Donal melalui keterangan tertulis, Minggu (19/1/2020).

"Semestinya dewan pengawas menolak untuk bertemu," sambungnya.

Pada Kamis (16/1/2020), Tim Hukum PDIP menyambangi dewan pengawas KPK guna melaporkan pegawai lembaga antirasuah terkait pekerjaan yang dilakukan pada pekan lalu di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Menurut Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta, tim KPK telah melanggar hukum lantaran ingin menggeledah kantor partai tersebut.

Ia menilai penindakan itu musti dibekali dengan surat izin dewan pengawas.

Ia menuding ada oknum KPK yang sengaja menyebarkan informasi bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Wayan menduga hal tersebut dibuat untuk menciptakan framing seolah-olah elite partai banteng terlibat dalam dugaan korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, dewan pengawas hanya diwakili oleh Albertina Ho selaku anggota. Albertina sendiri menyatakan akan menindaklanjuti aduan itu. (cnn)