Foto: Ilustrasi/net

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan dukungan dari Unicef dan WHO ditemukan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia mau divaksin Covid-19, hanya saja penerimaannya berbeda di tiap daerah.

Survei yang dilakukan pada 19-30 September 2020 itu, ditujukan untuk memahami pandangan, persepsi, serta kekhawatiran masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.

Pada pelaksanannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang, dari 34 provinsi yang mencakup sebanyak 508 kabupaten/kota atau sebanyak 99 persen kabupaten/kota.

Dari survei tersebut menunjukkan bahwa tiga perempat responden menyebut telah mendengar tentang vaksin Covid-19, sementara dua pertiga responden mengatakan akan menerima vaksin Covid-19.

Namun, tingkat penerimaannya berbeda-beda di setiap provinsi, hal ini dilatar belakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, serta wilayah.

Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin misalnya, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19. Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan, sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin Covid-19.

“Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang pengembangan Vaksin Covid-19. Tapi, terlihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang Vaksin Covid-19 dan bersedia menerimanya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi melalui keterangan resmi Kemenkes, dikutip Selasa (17/11/2020).

Sementara itu, dari 7 persen responden yang menolak, menyebut faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.

Oscar menjabarkan, bahwa saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin Covid-19. Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.

Sambil menunggu ketersediaan vaksin di Tanah Air, Oscar menyebut kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin Covid-19 terus dilakukan kepada masyarakat.

“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling tepercaya di masyarakat,” imbuhnya.

Selanjutnya, dari segi geografis, Provinsi Papua melaporkan tigkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen atau penolakan terendah 25 persen.

Kemudiaan, diikuti Jawa dan Kalimantan. Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen atau penolakan 54 persen. Provinsi dengan penerimaan terendah juga terjadi di beberapa provinsi di Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

Senada dengan Oscar Primadi, Ketua ITAGI Sri Rezeki S Hadinegoro mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19.

“Masyarakat jelas bersedia untuk divaksinasi untuk memutuskan rantai penularan” kata Sri.

Kendati mayoritas menerima vaksin Covid-19, Sri menekankan agar pemerintah memberikan vaksin secara gratis kepada mayoritas masyarakat serta memerhatikan harga vaksin mandiri bisa lebih terjangkau bagi semua kalangan.

“Kita harus memastikan bahwa vaksin terjangkau untuk semua orang, apapun status ekonomi mereka, karena diperlukan cakupan imunisasi yang tinggi. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” ujarnya [Bisnis.com].