DIALEKSIS.COM | Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan daftar nama pengusaha yang meminta penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Menurutnya, daftar nama itu diperlukan untuk mengecek rekam jejak pengusaha terkait dalam membayar pajak selama ini.

Ia berkata, Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menurutnya, keputusan MK tersebut kemungkinan membuat investor jadi bersikap wait and see (menunggu dan melihat)

Atas dasar itu, Kamrussamad menduga, Bahlil tengah mencari perhatian baru ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pernyataan yang mengatasnamakan pengusaha.

Kamrussamad mengkritik pernyataan Bahlil bahwa alasan rata-rata pengusaha ingin Pemilu 2024 tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Ia menyatakan, dunia usaha selama pandemi Covid-19 sudah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah.

"Dunia usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat Tahun sejak Maret 2020 sampai Maret 2023, hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," tutur Kamrussamad. (CNN Ind)