Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang lebih lunak lantaran telah memberatkan masyarakat, khususnya yang ada di kelas bawah.

"Kalau situasinya seperti ini kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat tentu berat kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat," ujar dia, usai melakukan Rakor Penanganan Covid-19 di kantornya, Senin (19/7).

"Saya tiap hari sepedaan, aku yo ra tegel (tidak tega), mas, bagaimana orang jualan pecel terus kemudian yang duduk di situ hanya sekian orang," lanjut Ganjar.

Ia pun berharap PPKM Darurat jika nanti diperpanjang bisa diikuti dengan perubahan aturan yang memberikan relaksasi kegiatan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi kelas bawah.

"Harus ada cara-cara yang lebih soft, meskipun itu bentuknya darurat dan di perketat maka harus soft," ujar dia, yang merupakan politikus PDIP itu.

Ganjar mencontohkannya dengan izin bagi warung makan dan mal untuk buka dengan penerapan protokol kesehatan (prokes), dengan tambahan ancaman penutupan jika ada pellanggaran.

"Umpama soft-nya itu begini, makannya boleh enggak, ya boleh aja, warung boleh makan tapi kita akan kasih peringatan kalau kamu ngeyel tak cabut [izinnya], tak tutup," terang Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan Pemerintah Pusat untuk lebih matang dalam hal penyaluran bantuan pangan atau sembako kepada warga terdampak sehingga rakyat tidak merasa ditekan atau diintimidasi.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengambil "kebijakan yang memberi solusi" jika nanti memperpanjang PPKM Darurat.

Misalnya, rakyat harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi serta ada perbaikan data dan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Tidak semua orang punya tabungan atau sumber-sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal mereka sehari-hari bila tak ada kebijakan nyata dari pemerintah dan uluran tangan banyak pihak," kata Puan, dalam siaran persnya.

Selain itu, lanjut perempuan yang juga menjabat Ketua DPP PDIP tersebut, Pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan hingga obat-obatan jika ada perpanjangan PPKM Darurat.

"Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri," ujar Puan.

Di samping itu, ia meminta sosialisasi yang lebih baik lagi ke warga terkait pembatasan mobilitas ini.

"Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi," lanjut Puan.

Diketahui, PPKM Darurat periode pertama dikritik sebagian warga lantaran tak dinilai tak memberi solusi terutama bagi masyarakat kecil. Meskipun, para ahli memang menilai pembatasan wilayah sebagai opsi tak terhindarkan saat kasus Covid-19 melonjak.

Pada UU Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar mengharuskan Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan pangan bagi seluruh warga dan bahkan ternak. (CNN Ind)