Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. [Foto: Helmi Afandi Abdullah/Kumparan]

DIALEKSIS.COM | Jakarta -Pemerintah akan membentuk badan otorita khusus untuk menggarap proyek di ibu kota baru. Adapun undang-undang pembentukan badan tersebut tengah disiapkan. 

Presiden Joko Widodo disebut telah menyiapkan seseorang yang akan memimpin badan otorita ibu kota baru. Saat ini, santer terdengar nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan menjadi kepala badan otorita itu.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan saat dikonfirmasi pun enggan secara tegas menyebutkan mengenai kebenaran Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu yang akan menjabat pimpinan otorita ibu kota baru.

Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja BUMN, termasuk Pertamina, juga telah mendengar kabar tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, hal itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Itu kewenangan Pak Jokowi, kita harus hormati kalau ingin mengangkat Pak Ahok jadi kepala otorita ibu kota baru. Mungkin Pak Presiden menganggap Pak Ahok memiliki kompetensi dan pengalaman kan sebelumnya jadi bupati dan gubernur," ujar Andre melansir kumparan, Minggu (1/3/2020).

Lebih lanjut dia menuturkan, jika nantinya benar Ahok yang akan ditunjuk sebagai pimpinan badan otorita di ibu kota baru, maka semestinya tak merangkap juga sebagai Komut Pertamina.

Menurut Andre, jika Ahok ditunjuk, sebaiknya fokus untuk memimpin badan otorita baru tersebut. Apalagi, pemerintah menargetkan pembangunan awal di ibu kota baru itu pada 2021.

"Kalau yang bersangkutan jadi pimpinan otorita, beliau butuh waktu, butuh fokus. Karena apalagi target presiden itu ibu kota sudah dibangun tahun depan. Alangkah lebih baik Pak Ahok fokus saja di pimpinan ibu kota baru," jelasnya.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra itu menilai, jabatan Komut Pertamina sebaiknya secara legowo diberikan ke orang lain yang memiliki waktu lebih. Sehingga kinerja Pertamina ke depan diharapkan akan semakin baik.

"Dan jabatan Komut bisa diserahkan ke orang yang lebih punya waktu lebih banyak daripada beliau," tambahnya.

Sumber kumparan menyebutkan, badan otorita itu akan dipimpin pejabat setingkat menteri dan masuk jajaran kabinet baru Jokowi.

Senada dengan informasi tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang merumuskan struktur organisasi badan otorita itu. Ditargetkan, badan tersebut terbentuk pada akhir tahun.

"Sekarang sedang dalam tahap persiapan. Mungkin akhir tahun ini sudah ada," ucapnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/10/2020).

Dia menyebut dalam badan otorita itu akan terdapat beberapa kelompok kerja (pokja). Misalnya seperti pokja infrastruktur, pokja ?penyiapan regulasi, hingga pokja pembiayaan infrastruktur di ibu kota baru nanti.

"Kami di PUPR masuk pokja infrastruktur. Institusi ini kan nanti namanya Badan Otorita IKN yang mengelola," kata Danis.

Di antara nama-nama yang mencuat sebagai Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru, terdapat mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu juga ada nama Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN.

Tapi dikonfirmasi soal ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan tak membantah dan tak juga membenarkan.

“Presiden sudah menunjuk. Sepanjang yang saya tahu begitu. Tapi nanti resmi diumumin Presiden,” katanya saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ahok saat ini sudah memegang jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero). Dia ditunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir di jabatan tersebut, sejak 25 November 2019.

Sebelum menempati jabatan tersebut, Ahok sempat diisukan akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi pasca-Pilpres 2019. Tapi saat Jokowi mengumumkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, tak ada nama Ahok di situ. (Kumparan)