DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Demokrat menentang usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Cak Imin tak selaiknya mendahulukan ekonomi di atas demokrasi. Terlebih, jadwal pemilu sudah ditentukan setiap lima tahun di UUD 1945.

Kamhar menyebut usulan Muhaimin atau Cak Imin agar pemilu ditunda hingga dua tahun ibarat lagu bernada sumbang. Usul penundaan pemilu juga bisa menjerumuskan Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi.

Terlebih, katanya, Jokowi di berbagai kesempatan telah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatannya karena telah diatur secara tegas di konstitusi yakni maksimal dua periode masa jabatan lima tahun.

Usulan Cak Imin juga mencurigakan. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir Litbang Kompas merilis hasil survei kepuasan publik kepada Jokowi yang meningkat tajam. Mencapai 73,9 persen atau tertinggi sepanjang pemerintahannya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan akibat pandemi Covid-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. (CNN Ind)