DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pembangunan ibu kota baru tidak melibatkan pembiayaan dari China. Menurutnya, sumber dana domestik masih memadai untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

"Tidak ada (China) sama sekali," ujar Luhut di kantornya, Selasa (3/9).

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sumber daya pembiayaan nasional masih mencukupi untuk membangun pusat pemerintahan baru itu.

Adapun, pembangunan ibu kota baru diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp466 miliar. 

Rencananya, kebutuhan tersebut 19,2 persen di antaranya akan disokong dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan kebutuhan anggaran lain rencananya akan dipenuhi dari swasta dan dengan kerja sama pemerintah dengan swasta.

Dengan skema yang telah direncanakan pemerintah tersebut, ia membantah tudingan terdapat campur tangan China di dalam perencanaan ibu kota baru.

"Jadi, tidak butuh sama sekali (pembiayaan dari China)," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menunggu kajian pemerintah China untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Amien menyebut China ikut berperan dalam program pemindahan ibu kota. 

"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali," kata Amien dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9).

Sekadar informasi, ibu kota baru akan dipindahkan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Desain tata ruang dan payung hukum terkait ibu kota baru ditargetkan rampung pada 2020.

Setelah proses tersebut, rencana pemindahan ibu kota akan dilanjutkan dengan proses konstruksi yang dilakukan secara bertahap hingga 2024. (im/CNNIndonesia)