Ilustrasi pekerja di industri hasil rokok. [Foto: detikcom]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) tampaknya tak bisa menghindari pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut akibat pemerintah akan menaikkan cukai rokok 23% dan harga jual eceran (HJE) 35% mulai tahun depan.

PHK mau tak mau mungkin akan dilakukan karena kenaikan cukai akan menggerus penjualan dari industri hasil tembakau (IHT), meliputi tembakau dan cengkeh yang digunakan untuk membuat rokok.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menjelaskan, pengurangan karyawan dilakukan dalam rencana jangka panjang.

"Kalau masalah PHK itu tergantung kemampuan masing-masing perusahaan. Tapi jangka panjang arahnya bisa ke sana, untuk melakukan efisiensi," kata dia ditemui di Kantor Kadin, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya kenaikan cukai sangat memberatkan pelaku industri hasil tembakau (IHT). Bahkan pihaknya memprediksi akan terjadi penurunan penjualan tembakau maupun cengkeh untuk rokok.

Kemungkinan penurunan penjualan itu akan berujung pada upaya efisiensi, salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja.

Turunnya penjualan ini akan membuat pelaku industri harus melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah karyawan, alias melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya secara otomatis pelaku bisnis anggota kami pada saat penjualan turun pertama kali yang dilakukan adalah efisiensi dalam hal produksi dan lain-lain, the last minute adalah rasionalisasi," jelasnya.(detikcom)