DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkap target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2024 bakal sulit tercapai. Hal itu jika tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan, termasuk perbaikan data.

Dia mengungkap data kemiskinan di angka 9,5 dan kemiskinan ekstrem 2,04%, pada 2022. Sementara target pemerintah di 2024 yakni itu kemiskinan mencapai 7 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.

"Kalau lihat dari tren data sepertinya agak sulit mencapai target ini. Namun, perlu ada perbaikan sistematik mengenai tata kelola penanggulangan kemiskinan di antaranya perbaikan dari data," ungkap Margo dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, Senin, 30 Januari 2023.

Margo mengungkap dari data kondisi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota prioritas pemerintah, memang mengalami penurunan. Pada Maret 2021, kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota tersebut mencapai 3,61%, kemudian turun di Maret 2022 menjadi 2,76%.

Secara rinci, miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem mencapai 2,91%. Pada sisi lain, di kategori yang masih miskin ekstrem mencapai 0,70%, dan dari yang tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem mencapai 2,06%.

Dia menerangkan data tersebut menandakan kemiskinan merupakan hal yang dinamis. Sehingga, kata dia, perlu dirancang tata kelola yang baik agar target menjadi jelas.

"Ini perlu didefinisikan dengan jelas agar seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mempunyai target yang sama kepada sasaran yang ingin kita capai," kata Margo.

Pemerintah telah melalukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada tahun 2022 untuk mengintegrasikan seluruh data ke dalam satu sistem reformasi perlindungan sosial. Dengan data ini, Margo berharap pemerintah dapat memiliki peringkat kesejahteraan dari yang miskin ekstrem sampai kategori paling kaya di Indonesia.

"Peringkat ini dapat digunakan agar pemerintah dapat berfokus, kalau mau fokus ke miskin ekstrem semuanya bergerak ke kelompok paling bawah. Inilah sasarannya yang harus dikeroyok oleh pemerintah, baik pusat dan daerah. Sasarannya sama. Jadi sudah kita data dan akan kita sempurnakan di tahun ini," jelas dia.

Dia memastikan pihaknya telah melakukan sensus, serta melalui Regsosek diharapkan Indonesia punya satu rujukan gugus data yang dapat dibagikan kepada seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. "Data ini akan dipetakan kepada seluruh sistem data yang ada di pemerintah," tegas dia.