DIALEKSIS | SURABAYA - Insan jurnalistik nasional akan merayakan hari jadinya lewat gelaran Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019. Gelaran kali ini, memilih Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tuan rumah. Kota Surabaya menjadi lokasi HPN 2019 karena Surabaya adalah kota terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jakarta.

Kegiatan-kegiatan di Surabaya juga meluas hingga ke wilayah sekitarnya, seperti Bangkalan, Jombang, hingga Jember.

Peringatan HPN kali ini mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital" kata Direktur Komunikasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga Humas HPN 2019, Yusuf Susilo Hartono, dalam keterangan persnya, pada senin lalu.

Rangkaian Kegiatan HPN tahun ini telah dimulai sejak Kamis (31/1/2019) berupa bakti sosial dengan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi skrining mata, tes kepikunan, kolesterol, asam urat, konsultasi gizi, penyakit dalam, pemeriksaan jantung dan donor darah di Kabupaten Bangkalan. "Kegiatan baksos yang dimotori PWI ini dilaksanakan dengan hati, untuk berbuat kebaikan khususnya dalam bidang kesehatan," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo disela acara di Pendopo Bangkalan

Demi mensukseskan kegiatan tersebut, panitia HPN 2019 menggandeng sejumlah rumah sakit yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Jawa Timur.

Penyelenggaraan HPN tahun ini dimotori oleh PWI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Organisasi pers yang lain turut digandeng, yakni Dewan Pers, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ( PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menerangkan perihal idealisme wartawan. Menurutnya, pers Indonesia perlu menjaga keutuhan negara kebangsaan Indonesia, Namun pers juga perlu independen.

Mengulik sejarah HPN, yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Selanjutnya Dewan Pers menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan. Landasan ideal HPN ialah sinergisitas.

Sinergi antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah, seperti tergambar pada untaian pita yang membentuk huruf HPN.