Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022).[Tangkapan layar kanal YouTube Diskominfotik Provinsi Riau]

DIALEKSIS.COM | Riau - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil membantah dirinya menghina pegawai Kementerian Keuangan.  

Seperti diketahui, sebelumnya Adil sempat berseteru dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adil menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (8/12/2022).

Pada kesempatan itu, Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Adil kemudian melontarkan pernyataan yang belakang viral di medsos yaitu kata "iblis dan setan". Adil menjelaskan, kata-kata yang disampaikannya itu merupakan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan.

"Enggak perlu lah minta maaf. Itu kan pertanyaan saya, kenapa perlu saya minta maaf. Itukan pertanyaan bukan pernyataan," kata Adil dilansir dari Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (13/12/2022).

Adil mengatakan, dia tidak pernah menyebut anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani iblis atau setan.

Menurutnya, itu adalah pertanyaan dia apakah Kemenkeu itu isinya iblis atau setan.

"Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu. Pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atas setan?" kata Adil.

Sebelumnya diberitakan, video Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil viral di media sosial terkait protes dana bagi hasil (DBH) minyak.

Mulanya, Adil adu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Adil menyampaikan rasa kecewa kenapa pembagian DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai. Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik. Adil menyebut, tahun 2022 DBH minyak Kepulauan Meranti Rp 114 miliar, dengan hitungan minyak 60 dolar per barel.

"Sebelumnya Rp 114 miliar, saat ini cuma Rp 115 miliar. Naiknya cuma Rp 700 juta. Padahal minyak naik, liftingnya, dengan asumsi 100 dolar per barel," sebut Adil.

Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH.

Namun, ia menyebut saat itu bertemu dengan pihak Kemenkeu yang tidak berkompeten.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang Keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.(Kompas)