Minggu, 22 November 2026
Beranda / Berita / Nasional / ASKLIN Dorong Klinik Pratama Naik Kelas, Ini Tantangan yang Dibahas di Rakernas Makassar

ASKLIN Dorong Klinik Pratama Naik Kelas, Ini Tantangan yang Dibahas di Rakernas Makassar

Minggu, 22 November 2026 11:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Rakernas Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) 2026 di Makassar


DIALEKSIS.COM | Makassar - Penguatan layanan kesehatan primer menjadi salah satu agenda penting dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) 2026. Salah satu isu yang mengemuka adalah dorongan agar klinik pratama rawat jalan dengan jumlah peserta terdaftar lebih dari 10.000 jiwa mengembangkan layanan menjadi klinik pratama rawat inap.

Agenda tersebut dinilai membuka peluang bagi klinik swasta untuk memperluas layanan sekaligus memperkuat peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Rakernas yang berlangsung pada 20 - 22 November 2026 di The Rinra Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema "Peran ASKLIN dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan di Era UU No. 17 Tahun 2023", kegiatan ini juga dihadiri delegasi Pengurus Daerah (PD) ASKLIN Aceh yang dipimpin Ketua PD ASKLIN Aceh, dr. Teuku Yusriadi, Sp.BA, FIAPS, yang dikenal dengan sapaan Doto Popon.

Rakernas dibuka Ketua Pengurus Pusat (PP) ASKLIN, dr. Eddi Junaidi, Sp.OG, SH, M.Kes. Dalam sambutannya, Eddi mengapresiasi kesiapan ASKLIN Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Ia juga mengajak peserta memanfaatkan pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan antarpengurus sekaligus mengenal kekayaan budaya, pariwisata, dan kuliner Makassar.

"Yang hadir di Rakernas ini adalah para pejuang klinik Indonesia," ujar Eddi menyemangati peserta.


Penguatan layanan primer dan pemerataan peserta JKN

Pada hari pertama, seminar nasional menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan dan Kantor Staf Presiden (KSP). Pembahasan diarahkan pada perkembangan kebijakan kesehatan nasional, terutama penguatan layanan primer dan posisi klinik swasta dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Makassar, dr. Prabowo, M.Kes, MPA, AAK, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah pengembangan klinik pratama rawat jalan dengan jumlah peserta kapitasi lebih dari 10.000 jiwa menjadi klinik rawat inap.

Menurut dia, penguatan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan FKTP dalam menangani 144 jenis penyakit dasar. Dengan kapasitas pelayanan yang lebih memadai, penanganan pasien diharapkan dapat dilakukan di tingkat pertama tanpa harus selalu bergantung pada rumah sakit.

Ketersediaan layanan rawat inap sederhana juga dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis, termasuk kebutuhan perawatan dan penanganan kegawatdaruratan, sehingga beban rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat dikurangi.

Persoalan ini turut berkaitan dengan proses penilaian ulang atau rekredensial fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dalam pembahasan tersebut, kerja sama dengan klinik pratama rawat inap melalui perjanjian kerja sama (PKS) atau nota kesepahaman (MoU) menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.

Namun, peluang pengembangan klinik rawat inap tidak serta-merta mudah direalisasikan. Sejumlah peserta seminar mengingatkan bahwa perubahan status layanan membutuhkan kesiapan yang tidak sederhana.

Pengelola klinik harus terlebih dahulu memetakan kemampuan fasilitas masing-masing. Persiapan itu mencakup renovasi dan penyesuaian bangunan, pemenuhan persyaratan perizinan, penambahan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga dukungan pembiayaan operasional.

Dengan demikian, pengembangan klinik rawat inap membutuhkan tahapan dan perencanaan matang. Target peningkatan kapasitas pelayanan harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar fasilitas dan keselamatan pasien.

Selain pengembangan layanan rawat inap, Rakernas juga membahas persoalan pemerataan atau redistribusi peserta JKN. Perhatian diarahkan pada klinik pratama yang jumlah pesertanya masih di bawah 5.000 jiwa.

Pemerataan peserta menjadi persoalan tersendiri bagi keberlangsungan klinik, terutama fasilitas kesehatan yang belum memiliki basis kepesertaan memadai. Karena itu, pelaksanaan kebijakan redistribusi membutuhkan perhatian agar distribusi peserta JKN tidak hanya terkonsentrasi pada fasilitas kesehatan tertentu.


Layanan kesehatan di Koperasi Merah Putih

Agenda lain yang mengemuka dalam Forum Diskusi Ilmiah adalah rencana penyelenggaraan layanan kesehatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintah melalui visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tenaga Ahli Madya Bidang Kesehatan Kantor Staf Presiden, dr. Adele Christel Hutapea, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 membuka ruang bagi penyelenggaraan layanan kesehatan, klinik, dan apotek di lingkungan KDMP.

Namun, ia menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelonggaran terhadap ketentuan perizinan maupun standar keselamatan pasien.

Menurut Adele, kebijakan itu lebih menekankan pentingnya membangun kerja sama antarpihak. Karena itu, operasionalisasi layanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan perlu melibatkan fasilitas kesehatan yang telah memiliki pengalaman dan memenuhi ketentuan, termasuk klinik pratama yang sudah beroperasi.

Dalam konteks tersebut, ASKLIN diharapkan mengambil peran melalui penguatan jejaring dan kolaborasi dengan pengelola KDMP. Keterlibatan klinik yang telah berjalan dinilai dapat membantu memastikan layanan kesehatan di tingkat desa berlangsung sesuai standar, aman, dan berkelanjutan.

Bagi delegasi ASKLIN Aceh, Rakernas di Makassar menjadi kesempatan untuk mengikuti perkembangan kebijakan kesehatan nasional sekaligus melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi klinik swasta di daerah.

Ketua PD ASKLIN Aceh, dr. Teuku Yusriadi, bersama delegasi Aceh mengikuti pembahasan yang berkaitan dengan penguatan layanan primer, pengembangan klinik rawat inap, pemerataan peserta JKN, hingga peluang kolaborasi dalam program Koperasi Desa Merah Putih.

Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja nasional tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan organisasi. ASKLIN mendorong agar hasil pembahasan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan penguatan klinik berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan pemerataan akses masyarakat. Sebab, peningkatan jumlah dan kapasitas klinik pada akhirnya harus bermuara pada pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, berkualitas, dan aman bagi masyarakat.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI