Kejati Aceh Raih Penghargaan atas Penanganan Mafia Tanah. Foto: kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Tinggi Aceh menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid atas penyelesaian target operasi utama dan tambahan tindak pidana pertanahan. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Aceh menerima piagam dan pin itu mewakili Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah di Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
Piagam bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu diberikan atas kerja Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah BPN Aceh dalam Satuan Tugas Mafia Tanah. Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 itu, Nusron memberikan penghargaan kepada 75 pejabat dari 25 provinsi, yang terdiri atas kapolda, kajati, dan kepala kantor wilayah BPN.
Nusron meminta koordinasi diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota agar potensi tindak pidana pertanahan bisa terdeteksi lebih awal. “Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” kata Nusron.
Dalam pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Aceh Arinaldi di Banda Aceh pada 9 September 2026, Rahmatsyah mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mencegah konflik agraria. Keduanya membahas tindak lanjut nota kesepahaman antara kejaksaan dan BPN, termasuk percepatan sertifikasi tanah.
Rahmatsyah mencontohkan perlunya “perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf agar memiliki kepastian status dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari”. Jika muncul dugaan tindak pidana pertanahan, kata dia, penanganannya mengikuti kewenangan masing-masing instansi.
Rapat koordinasi di Jakarta itu juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Suhirman, yang mewakili Kapolri.
Kejati Aceh menyatakan akan melanjutkan kerja sama dengan Polda dan Kanwil BPN Aceh untuk mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan. Dalam keterangan resminya mengenai penghargaan itu, Kementerian ATR/BPN belum memerinci jumlah maupun tahap penanganan perkara di Aceh yang masuk target operasi.
Sebelumnya
