DIALEKSIS.COM | Makassar - Dr Wesam Al-Madhoun dari Centre of Sustainable Development, Gaza University mengatakan, sejarah singkat konflik Palestina-Israel dan kondisi terkini di Palestina di mana serangan Israel masih terjadi dan upaya sistematis untuk mengusir rakyat Palestina dari Jerussalem Timur dan menggantikannya dengan pemukim Yahudi.

Ia mengatakan, konflik terbaru diawali dengan datangnya pemukim baru Yahudi yang dilindungi oleh polisi dan tentara Israel di Sheikh Jarrah dan berupaya mengusir sekitar 28 keluarga Palestina yang telah menetap lama. Masalah Sheikh Jarrah ini yang kemudian dijadikan alasan bagi Israel untuk melancar serangan militer. 

Pernyataan ini disampaikan Dr Wesam dalam Webinar Internasional yang bertemakan “Understanding Conflict Palestine vs Israel: Analysis and Perspectives” yang diselenggarakan bersama oleh Center for Innovative Planning, Development University Teknologi Malaysia, SDGs Center dan Center for Peace, Conflict & Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin yang berlangsung pada hari Kamis (20/5/2021). 

Dalam pemaparannya, Dr Wesam juga memberikan penjelasan mendalam bahwa masalah terkini bukan hanya antara Palestina dan Israel, tetapi juga menjadi persoalan internal di Israel mengingat banyak warga Arab Israel yang sebelum wilayahnya dikuasai Israel merupakan orang Palestina. 

“Warga Arab Israel ini yang juga berkonfrontasi dengan kelompok Yahudi Israel yang mendukung pendudukan,” kata Dr Wesam.

Selain serangan militer, lanjut Dr Wesam, rakyat Palestina juga mengalami kesulitan dalam masalah infrastruktur, lingkungan dan akses terhadap sumber daya. Hal ini dilakukan oleh Israel dengan mempersulit jaringan listrik dan air untuk warga Palestina. 

Ia mencontohkan seperti penduduk Israel di Jalur Gaza menguasai sumur-sumur penting dan memompa airnya ke wilayah Israel. Dr Wesam yang dosen di Gaza University menyebutkan, terdapat bukti bahwa Israel menggunakan larutan kimia yang meracuni air dan tanah di Palestina sehingga mengakibatkan berbagai masalah kesehatan khususnya bagi wanita hamil dan anak-anak. 

“Pada konflik terkini, ketidakmampuan militer Israel untuk membungkam serangan roket dari kelompok perlawanan Palestina, kemudian dilampiaskan dengan serangan udara Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik dan jaringan air di Palestina,” jelas Dr Wesam.

Berkaitan dengan akhir konflik Palestina-Israel, Dr Wesam menyatakan keyakinan bahwa Palestina pada saatnya akan berhasil memperoleh wilayah mereka di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerussalem Timur. 

Saat ini, sambung dia, rakyat Palestina memiliki harapan yang sama bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina harus diakhiri. Hal ini didukung dunia Internasional yang menyaksikan ketidakadilan yang dilakukan Israel yang menurut dirinya dipimpin oleh pemerintahan yang paling ekstrimis dalam sejarah Israel.

Sementara itu, peneliti dari Center for Peace, Conflict & Democracy (CPCD) yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Agussalim Burhanuddin dalam pemaparannya juga menjelaskan, terkait konflik Palestina-Israel, pemerintah dan masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki posisi yang sangat jelas yakni mendukung segala upaya untuk kemerdekaan dan kebebasan Palestina sebagai negara yang berdaulat, dan menentang keras agresi Israel terhadap penduduk dan wilayah Palestina.

Hal ini, kata dia, ditunjukkan dengan konsistensi ketiga negara untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai wujud penolakan terhadap sikap Israel terhadap Palestina. 

Terkait dengan konflik terkini di Palestina, lanjutnya, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan pernyataan keras mengecam aksi militer Israel. 

“Diplomat Indonesia dan Malaysia berusaha keras mempengaruhi negara anggota Dewan Keamanan PBB agar mengeluarkan resolusi untuk menghentikan serangan militer Israel, namun rancangan resolusi terebut kemudian diveto oleh Amerika Serikat,” kata Agussalim.

Agussalim juga menyesalkan upaya Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang dinilai tidak efektif dalam melakukan diplomasi Internasional untuk menghentikan bertambahnya korban rakyat Palestina akibat serangan militer Israel. 

Padahal, lanjutnya, alasan utama didirikannya OKI pada akhir tahun 1960-an adalah sebagai respons dunia Islam atas kependudukan Israel di Mesjid al-Aqsa. Ketidakmampuan OKI saat ini ditengarai oleh Agussalim sebagai akibat banyaknya masalah internal yang dihadapi oleh negara-negara OKI khususnya negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Yordania yang memiliki kedekatan geografis dengan Palestina dan Israel. 

“Ketidakmampuan negara-negara Arab ini seharusnya diisi oleh peran lebih aktif dari Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota OKI yang memiliki kondisi politik internal yang relatif stabil,” ujar Agussalim. 

Dalam sesi tanya jawab sekaligus merespons sejumlah pertanyaan dari peserta Webinar, Dr Wesam dan Agussalim sepakat menyatakan opsi militer terhadap Israel bukanlah pilihan yang rasional saat ini mengingat kemampuan kekuatan militer Israel dan posisi AS di belakangnya. 

Untuk itu, negosiasi dan diplomasi damai merupakan solusi yang paling realistis untuk segera menghentikan konflik Palestina-Israel, dan Agussalim menyarankan Indonesia dan Malaysia untuk memainkan peran lebih dalam pilihan ini. Namun opsi ini juga memiliki tantangan tersendiri mengingat Indonesia dan Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

Namun demikian, menurut Agussalim, upaya diplomatik dapat dilakukan dengan melibatkan negara ketiga yang memiliki hubungan dengan Israel, atau menggunakan organisasi-organisasi Internasional seperti PBB secara lebih efektif. 

Selain itu, membangun hubungan dengan faksi politik yang lebih moderat dalam politik dalam negeri Israel dapat memberi peluang untuk mengurangi atau menghentikan aksi militer Israel ke Palestina. Melalui cara-cara tersebut, upaya Indonesia dan Malaysia harus lebih aktif yang konsisten dan terus-menerus dalam mendukung kemerdekaan Palestina bukan hanya sekedar aksi reaksioner yang hanya muncul pada saat Israel melancar serangan militer.

Dr Wesam menyebutkan, terdapat dua kemungkinan solusi atas konflik Palestina-Israel, yakni solusi koeksistensi dua negara atau solusi satu negara, dan kedua solusi ini susah diterima Israel. 

“Solusi pertama yang paling memungkinkan, tetapi Israel sejauh ini tidak menunjukkan sikap mendukung pada opsi ini. Sedangkan solusi kedua juga dihindari Israel karena orang Arab akan menjadi penduduk mayoritas,” ungkap Dr Wesam. 

Agussalim menambahkan, sangat sulit untuk membuat Israel mengakui eksistensi Palestina sebagai sebuah negara berdaulat yang berarti Israel harus menyerahkan kembali wilayah-wilayah Palestina yang didudukinya, sementara telah banyak permukiman-permukiman Yahudi yang dibangun Israel di wilayah Palestina.[Akh]