Foto: doc Humas Pemko Banda Aceh

DIALEKSIS.COM | Bogor - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan rentenir semakin tidak mendapatkan peluang untuk bergerak di Banda Aceh, bahkan secara Nasional umumnya. 

"Perlu kita ketahui bersama, bahwa ruang gerak bagi rentenir secara Nasional semakin sempit," kata Aminullah dalam wawancaranya usai mengikuti serangkaian acara Kongres ke-V JKPI di Bogor, Minggu, 5 Desember 2021. 

Pasal tersebut dikatakannya mengingat Pemerintah Pusat telah menganggarkan program melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimotori oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

"OJK melalui TPAKD telah menyalurkan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp1,25 triliun sejak Januari hingga September 2021," ungkapnya. 

Menurutnya, program ini sangat tepat mengingat dikhususkannya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tujuan agar sektor tersebut tidak meminjam dana kepada rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal. 

"Maka kita sangat mengapresiasi langkah pemerintah, terlebih di masa pandemi ini. Banyak pelaku UMKM sangat butuh biaya mempertahankan usahanya," kata Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Aceh itu. 

Aminullah mengharapkan, pemerintah terus menggulirkan program-program serupa guna menenggelamkan peran rentenir di tanah air. 

"Banda Aceh punya LKMS Mahirah Muamalah yang menopang pembiayaan bagi UMKM, ada berbagai program seperti ProgramPembiayaan Pemuda Entrepreneur (Propamen) dan Program Pembiayaan bagi wanita (Promak) yang juga akan membantu pemulihan ekonomi daerah tentunya," pungkas mantan Dirut BPD Aceh (Bank Aceh Syariah) dua periode itu. [Rls]