Dr. Muhajir Al-Fairusy, akademisi STAIN Teungku Dirundeng, antropolog, dan penulis. Foto: doc pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Di Aceh, warung kopi adalah ruang tempat kepemimpinan diadili setiap hari. Di sana, publik tidak sekadar membicarakan siapa yang akan memimpin, tetapi juga menimbang siapa yang benar-benar layak memimpin berdasarkan jejak pengabdian, bukan sekadar besarnya jalan pintas dukungan politik.
Negeri ini telah melahirkan sultan, ulama, panglima perang, hingga para pemimpin yang ikut mendirikan republik. Masing-masing datang pada zamannya, tetapi hampir semuanya memiliki satu kesamaan.
Mereka tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Mereka ditempa oleh perjalanan yang panjang, oleh ujian yang berulang, dan oleh kesediaan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Mungkin karena itu, orang Aceh sejak dahulu tidak mudah menyebut seseorang sebagai pemimpin.
Mereka lebih dahulu melihat jejak langkahnya.
Dalam khazanah kehidupan ureung Aceh, seorang pemimpin bukan hanya orang yang berada di depan barisan. Ia adalah orang yang tetap berdiri ketika barisan mulai goyah. Ia bukan sekadar pemberi komando, tetapi penanggung jawab terakhir ketika keadaan berubah menjadi sulit, dan ketika krisis organisasi sedang berlangsung.
Itulah sebabnya masyarakat Aceh mengenal penghormatan yang begitu tinggi kepada para panglima. Bukan karena mereka paling kuat mengangkat rencong, melainkan karena mereka paling dahulu mempertaruhkan dirinya sebelum meminta orang lain berjuang.
Pemimpin memperoleh kehormatan bukan dari kekuasaan semata.
Tetapi dari pengorbanan.
Falsafah itulah yang sesungguhnya hidup dalam setiap organisasi, termasuk partai politik.
Di medan politik, Musyawarah Daerah bukan sekadar memilih seorang ketua. Ia menjadi arena untuk melahirkan seorang panglima tempur.
Sebab partai politik bukan organisasi yang hanya hidup menjelang pemilu. Ia adalah rumah kader yang setiap hari menghadapi dinamika, perbedaan pendapat, tekanan politik, bahkan masa-masa ketika kemenangan terasa sangat jauh.
Di dalam rumah itu, seorang ketua tidak cukup hanya mampu menyusun strategi.
Ia harus mampu membangkitkan ghirah.
Dalam kultur politik Aceh, ghirah bukan sekadar semangat yang meledak sesaat. Ia adalah api yang terus menyala di dalam dada. Api yang membuat seseorang tetap bekerja ketika dalam segala keadaan. Tetap menjaga marwah organisasi ketika jabatan belum datang. Tetap bertahan ketika banyak orang memilih meninggalkan kapal, bahkan yang paling kuat bertahan ketika ada pihak-pihak yang sedang berupaya membocorkan dinding kapalnya sendiri.
Ghirah itulah yang dahulu menggerakkan rakyat Aceh mempertahankan martabatnya.
Ghirah pula yang semestinya menghidupkan setiap kader partai.
Karena organisasi tidak pernah dibangun oleh orang-orang yang hanya datang ketika kemenangan sudah dekat.
Organisasi dibangun oleh mereka yang tetap tinggal ketika keadaan sedang sulit.
Itulah makna kaderisasi.
Ia bukan sekadar tahapan bagi fungsionaris partai.
Ia adalah kawah candradimuka tempat watak ditempa.
Di sanalah seorang kader belajar bahwa loyalitas bukanlah kalimat yang diucapkan di mimbar. Loyalitas adalah kesediaan memikul beban organisasi tanpa harus selalu memperoleh panggung.
Di sana pula seorang kader belajar bahwa memimpin bukan soal didengar, melainkan soal terlebih dahulu mampu mendengar.
Bahwa memerintah bukan hak istimewa, melainkan amanah yang lahir setelah bertahun-tahun mengikuti disiplin kepartaian.
Karena itu, setiap anak tangga kaderisasi memiliki maknanya sendiri.
Menjadi pengurus ranting mengajarkan kesabaran.
Menjadi pengurus cabang mengajarkan kemampuan menyatukan perbedaan.
Mengelola organisasi mengajarkan tanggung jawab.
Mengemban jabatan publik mengajarkan bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Seluruh perjalanan itu perlahan membentuk sesuatu yang jauh lebih mahal daripada popularitas.
Ia membentuk legitimasi.
Legitimasi tidak pernah lahir dari surat dukungan semata.
Ia tumbuh dari pengakuan.
Pengakuan bahwa seseorang pernah berjalan bersama kadernya.
Pernah kalah bersama.
Pernah menang bersama.
Pernah melewati krisis internal bersama.
Dan tetap bertahan bersama.
Di sinilah jalan pintas sering kali menyisakan persoalan.
Shortcut memang mampu membawa seseorang lebih cepat menuju kursi kepemimpinan. Namun, ia tidak pernah mampu mempercepat lahirnya moralitas dan kematangan politik.
Tapi ia bertumbuh dari perjalanan, dari konsistensi menjaga marwah organisasi.
Apabila organisasi mulai menganggap proses tidak lagi penting, maka perlahan yang tumbuh bukan lagi kader-kader pejuang, melainkan pemburu momentum.
Yang dicari bukan lagi kesempatan mengabdi.
Tetapi kesempatan mendekat kepada pusat kekuasaan.
Di situlah oportunisme menemukan rumahnya.
Ideologi berubah menjadi negosiasi.
Kaderisasi bergeser kepada yang paling mampu secara amunisi.
Dan organisasi kehilangan ruh perjuangannya.
Padahal dalam antropologi politik Aceh dikenal sebuah pelajaran, bahwa marwah lebih bernilai daripada apapun. Dalam perspektif antropologi politik, proses pemilihan kepemimpinan di dalam partai politik merupakan ruang sosial tempat berlangsungnya kontestasi kekuasaan yang tidak hanya ditentukan oleh aturan formal organisasi, tetapi juga oleh jaringan patronase, relasi personal, simbol politik, dan modal sosial yang dimiliki setiap aktor.
Abner Cohen (1969) menjelaskan bahwa politik pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian simbol dan relasi sosial untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, dinamika menjelang pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh dapat dipahami sebagai arena di mana para kandidat membangun koalisi, memperkuat hubungan dengan pemegang hak suara, serta mengonstruksi citra kepemimpinan melalui berbagai simbol yang dianggap merepresentasikan kepentingan organisasi dan masyarakat Aceh.
Dalam konteks ini, keputusan politik tidak semata-mata lahir dari mekanisme administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi budaya politik yang berkembang di lingkungan partai.
Arena pemilihan Ketua Demokrat Aceh menjadi ruang kompetisi untuk mengakumulasi serta mengonversi modal-modal tersebut menjadi legitimasi organisasi. Dukungan dari elite partai, rekam jejak kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, kemampuan komunikasi politik, hingga pengakuan moral dari berbagai kelompok menjadi sumber modal simbolik yang memperkuat posisi kandidat.
Dengan demikian, keberhasilan dalam kontestasi tidak hanya ditentukan oleh popularitas personal, tetapi juga oleh kemampuan mengelola jaringan sosial dan membangun kepercayaan kolektif di antara pemegang mandat partai.
Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh dapat dibaca sebagai proses negosiasi antara aturan kelembagaan partai dengan nilai-nilai budaya politik Aceh yang menempatkan legitimasi sosial, integritas, dan kemampuan membangun konsensus sebagai elemen penting kepemimpinan.
Pendekatan antropologi politik memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena melihat kontestasi kepemimpinan bukan sekadar kompetisi memperoleh suara, melainkan juga sebagai proses reproduksi nilai, identitas, dan relasi kekuasaan yang terus membentuk dinamika politik lokal.
Jabatan datang dan pergi mengikuti musim politik.
Tetapi marwah diwariskan kepada generasi berikutnya.
Bagi kadernya, Musda Demokrat Aceh bukan hanya tentang siapa yang memperoleh restu politik.
Lebih penting daripada itu adalah apakah restu tersebut bertemu dalam konteks kesetiakawanan ketika partai ini sedang dilanda krisis, lalu apa artinya sebuah perjalanan kaderisasi yang panjang, rekam jejak pengabdian, pengalaman memimpin organisasi, dan dengan ghirah yang selama ini menjaga denyut Demokrat tetap hidup di Aceh?
Karena restu dapat membuka pintu, menjaga soliditas struktural.
Tetapi dalam artian subtansi kepartaian, hanya legitimasi yang mampu membuat seorang pemimpin tetap berdiri tegak di dalam rumahnya sendiri.
Dan barangkali, itulah sebabnya orang Aceh sejak dahulu lebih percaya kepada pemimpin yang pernah berjalan di depan ketika badai datang, daripada kepada mereka yang baru muncul ketika langit mulai cerah membiru, dan bintang-bintang di malamnya mulai bersinar kembali.
Sebab panglima sejati tidak dibentuk oleh kemenangan semata.
Ia dibentuk oleh kesediaannya bertahan dalam perjuangan.
Itulah kepemimpinan ureung Aceh.
Kepemimpinan yang bertumpu pada marwah, disulut oleh ghirah, ditempa oleh kaderisasi, dan memperoleh legitimasi bukan karena kekuasaan semata, tetapi karena kesediaan mengabdi sebelum meminta untuk diikuti. []
Penulis: Dr. Muhajir Al-Fairusy, akademisi STAIN Teungku Dirundeng, antropolog, dan penulis
Sebelumnya
