Beranda / Kolom / Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan di Aceh

Senin, 30 Agustus 2021 09:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Oleh: Otto Syamsuddin Ishak

Kemiskinan kembali mencuat sebagai isu politik yang penting. Dialeksis.com mempublikasikannya sebagai salah satu nilai merah di dalam rapor pemerintahan Aceh yang dipimpin Gubernur Nova.

Menurut BPS, mereka yang miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, untuk makanan dan non-makanan dalam per bulannya. Jadi garis kemiskinan bila pendapatan per orangnya lebih kecil dari Rp. 472.525 per kapita per bulan.

Angka kemiskinan nasional, menurut BPS, mencapai 27,54 juta jiwa per Maret 2021. Angka ini mengalami penurunan 0,01 persen dari persentase kemiskinan 2020, tapi naik 1,12 juta jiwa pada angka riil. Artinya, kemiskinan terus melaju di dalam kehidupan nyata secara nasional: bahwa miskin kota naik 0,01 persen; dan miskin desa turun 0,10 persen.

Kita bisa bandingkan dinamika kemiskinan di Aceh, apakah mengikuti fenomena nasional? Menurut BPS, angka kemiskinan di Aceh pada Maret 2021 adalah 834,24 ribu jiwa atau 15,33 persen dibandingkan dengan posisi pada September 2020 yakni 833,91 ribu jiwa atau 15,43 persen. Jadi angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen, tapi meningkat dalam angka nyatanya.

Tapi kemiskinan di Aceh, sebenarnya, lebih tua dari masa Gubernur Nova. Karena faktor-faktor yang memiskinkan rakyat Aceh telah bekerja lama secara struktural. Konflik yang hampir 3 dasawarsa adalah faktor utama. Lalu, muncul bencana gempa tsunami. Kini berlanjut dengan pandemic Covid19 yang terus berevolusi.

Namun, belum ada pihak yang menghitung seberapa besar signifikansi masing-masing faktor tersebut terhadap laju kemiskinan di Aceh. Kalau mengacu BPS, maka Aceh sudah dikenal miskin sejak 2002, dengan besaran 29,83 persen, dan sejak itu pula angka kemiskinan menurun secara tidak signifikan.

Sebagai contoh: per September 2015 persentase kemiskinan 17, 11 persen, pada 2016 menjadi 16,43 persen, pada 2017 adalah 15, 92 persen, pada 2018 turun diposisi 15,68 persen; dan pada 2019 berada diposisi 15,01 persen; serta pada 2020 berada pada 14,99 persen.

Artinya, pergantian kepemimpinan politik sejak 2005; dan besaran dana otsus 88,43 T yang terhitung sejak 2008 adalah tidak signifikan dengan penurunan angka kemiskinan. Kita bisa bandingkan signifikansi keberadaan BRR 2005-2009 dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh yang rata-rata mencapai 2,49 persen.

Dari fenomena tersebut bahwa faktor-faktor struktural di Aceh disfungsional di dalam mengelola Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan. Asoekaya Otsus bak aweuk ureueng Aceh ka jeut keu boh labu dalam kurun 13 tahun ini.

Kita juga bisa merujuk pada dana pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRA yang berjumlah 1,850 T juga tidak signifikan jika dihadapkan dengan masalah kemiskinan di Aceh. Artinya, dana sebesar itu, ada kemungkinan tidak seluruhnya beredar di dalam kehidupan sehari-hari rakyat Aceh.

Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan niscaya selalu ada. Saya pernah berdiskusi dengan seorang birokrat tentang bagaimana proses realisasi program pengentasan itu? Konon, realisasinya telah dikuasai oleh sindikasi antara akademisi dan birokrat tertentu. Celakanya, sindikasi ini terbentuk sejak dibangku perkuliahan.

Jika demikian fenomenanya maka secara umum bisa ditebak bahwa peruntukan dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan; serta pengalokasian dana untuk membangun modal social Aceh yang besar, diantaranya untuk pendidikan, sosial dan pendidikan, yang buahnya akan dipetik pada generasi yang akan datang, sama sekali tidak signifikan.

Jika demikian dapat diproyeksikan, bilamana pengelolaan pemerintahan Aceh ibarat menjadikan asoe kaya ke boh labu, maka kemiskinan struktural akan terus berkelanjutan, yang dipertajam dengan bencana alam dan sosial, hingga kemiskinan itu terus bermetamorfose menjadi kemiskinan kultural.*

*Penulis adalah sosiolog yang berdomisili di Banda Aceh.


Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda