Antara Tsunami dan Bencana Ekologis

DIALEKSIS.COM | Kolom - Aceh sepertinya memang ditakdirkan jadi laboratorium bencana di dunia. Belum kering ingatan tentang raksasa ombak tsunami 2004, pada akhir November lalu, kita dipaksa melahap kenyataan pahit bencana ekologis yang skalanya tak kalah dahsyat.

Mari jujur. Membandingkan dua tragedi ini ibarat mengibaratkan luka karena kecelakaan murni dengan luka seperti sengaja bermain api di SPBU. Bedanya tipis, tapi perih tentu beda. Kali ini, mari kita bahas soal rumah yang rusak sambil menyeruput kopi pahit pagi di sudut warung Ulee Kareng.

Ayo buka catatan sejarah sebentar. Pasca-tsunami 2004, dokumen blue print Bappenas mencatat sekitar 120.000 unit rumah hancur. Saat itu, Aceh adalah "magnet dunia". Semua orang ingin membantu. Muncullah BRR NAD-Nias, lembaga super yang mengelola dana sekitar Rp65 triliun. BRR bekerja bak mesin turbo sebagai koordinator sekaligus sang eksekutor.

Hasilnya? Sebanyak 140.000 lebih rumah permanen berdiri tegak. Jumlah rumah yang dibangun bahkan lebih banyak dari yang hancur karena ada bonus untuk keluarga baru dan penyewa. Itu era "banjir dolar". Membangun rumah saat itu terasa lebih mudah karena uangnya ada, meski koordinasinya sering bikin pusing kepala seperti mencari alamat di tengah labirin gelap.

Lihat ke tahun 2025-2026, wajah Aceh berubah drastis. Kali ini ’musuhnya’ bukan lagi laut yang marah, tetapi gunung yang ’menangis’ karena gundul ditambah siklon senyar di Selat Malaka. Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2025, angka kerusakannya mengerikan.

Total rumah yang rusak mencapai 106.058 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 36.328 rumah masuk kategori rusak berat atau hilang ditelan banjir bandang. Lucunya, meski jumlah rumah rusaknya sedikit di bawah tsunami, urusan duit justru jauh lebih pusing.

Dulu, satu rumah tipe 36 bisa dibangun dengan Rp35 juta. Sekarang, dalam usulan R3P, satu rumah dihargai Rp98 juta. Itu pun masih banyak yang mengeluh tidak cukup. Kenapa? Karena harga besi sudah naik 250 persen dibanding zaman BRR. Semen juga sudah melonjak dua kali lipat lebih. Belum lagi, menurut ketentuan BNPB, biaya membangun sebuah rumah Rp60 juta.

Membangun rumah di tahun 2026 dengan dana pemerintah ibarat mencoba membuat nasi goreng spesial dengan harga kerupuk. Tantangan anggarannya mencapai Rp153,3 triliun. Angka ini luar biasa besar. Tapi sayangnya, dompet dunia tak lagi terbuka lebar seperti tsunami dulu. Sekarang harus mengandalkan APBN yang sedang sesak dan APBA yang kerap menampung kepentingan orang-orang terhormat berdasi.

Di sinilah terasa getir. Tsunami 2004 adalah murni "Takdir Tuhan" alias Force Majeure. Semua orang dari seluruh dunia bersatu karena merasa itu cobaan. Tetapi, bencana ekologis 2025 adalah "hasil karya kolektif" selama 20 tahun terakhir. Penebangan kayu baik legal maupun ilegal demi kebun sawit seolah-olah akar pohon bisa diganti dengan janji politik. Mengeruk bukit demi tambang seolah-olah tanah tidak punya memori untuk longsor.

Saat tsunami dulu, kita berhasil membangun kembali Aceh lebih baik (build back better). Duitnya pun berlebihan, padahal kerugian ditaksir Rp41,4 triliun. Dan, keberhasilan itu diakui dunia internasional, kendati di tingkat lokal ada juga suara sumbang. Sekarang? Kita bingung mau membangun di mana, karena lahan yang dulu dianggap aman kini justru jadi jalur tol banjir bandang disertai kayu gelondongan.

Tantangan rekonsiliasi dan rehabilitasi jauh lebih rumit daripada era BRR. Dulu, tantangannya adalah konflik bersenjata yang harus dihentikan agar pembangunan berjalan mulus. Sekarang, konfliknya adalah antara perut manusia dan paru-paru bumi. Bagaimana kita mau merehabilitasi kawasan jika izin tambang masih bertebaran?

Ketika tsunami, Gubernur Aceh menjabat wakil kepala BRR. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis, dimana posisi gubernur? Kenapa Jakarta mesti menunjuk seorang pejabat Kemendagri sebagai kepala satuan tugas?

Di balik semua itu, masyarakat perlu tahu satu hal penting. Angka Rp153,3 triliun dalam dokumen R3P itu tak ada artinya jika kita tidak belajar dari masa lalu. BRR sukses karena mereka punya uang dan otoritas. Pertanyaannya, akankah Jakarta menyetujui duit seperti diusulkan Pemerintah Aceh?

R3P akan sukses hanya jika pemerintah juga berani mencabut akar masalahnya: kerusakan hutan. Jika tidak, duit triliunan itu hanya akan jadi siklus tahunan. Tahun ini bangun rumah, tahun depan hanyut, tahun depannya bikin lagi dokumen R3P jilid dua. Begitu terus sampai kita sadar bahwa alam tidak butuh proposal bantuan, alam cuma perlu dibiarkan bernapas.

Kita hanya butuh kebijakan yang tidak bikin "banjir bandang" setiap musim hujan. Membangun kembali Aceh pasca-tsunami adalah prestasi dunia. Namun, menyelamatkan Aceh dari bencana ekologis buatan sendiri adalah ujian harga diri kita sebagai manusia yang berakal. Jangan sampai anak cucu bansa tseuneubeh nanti melihat R3P bukan sebagai rencana pembangunan, tapi "buku menu" bencana tahunan yang harganya makin lama kian mahal.

Akhirnya sambil menyeruput tetesan terakhir kopi yang sudah dingin, muncul pertanyaan. Sudah beranikah kita berhenti menyalahkan alam atas kesalahan yang sengaja kita buat dengan gergaji mesin? Rasanya itulah pertanyaan paling tajam harus dijawab sebelum mulai mengaduk semen untuk membangun rumah baru senilai Rp98 juta atau Rp60 juta. [**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis Freelance)