DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masuknya 250 ton beras ilegal ke Sabang yang ditemukan di gudang milik PT Multazam Sabang Group (MSG) memantik respons kritis dari Teuku Jailani, Direktur Eksekutif Kadin Aceh sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Aceh. Ia menilai kasus ini berpotensi menciptakan preseden negatif bagi iklim investasi dan implementasi regulasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

DIALEKSIS.COM | Sabang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap adanya dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan itu menimbulkan sorotan publik karena diduga terjadi kejanggalan prosedur dan adanya pemasukan barang tanpa persetujuan resmi pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) untuk pertama kalinya akan menggelar perayaan Natal bersama. Keputusan ini disebut sebagai langkah sejarah bagi institusi yang selama ini menjadi rumah bagi semua umat beragama di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kanwil Bea Cukai Aceh memberikan penjelasan lengkap mengenai pemasukan beras ke Kota Sabang oleh PT Multazam Sabang Group. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Steering Committee Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Aceh, Zulmahdi Hasan, memberikan penjelasan resmi terkait polemik surat permintaan Gubernur Aceh yang meminta agar Musprov PMI Aceh dibatalkan. Menurutnya, seluruh tindakan dan keputusan organisasi harus berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI sebagai dasar hukum tertinggi di internal organisasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati politik dan keamanan Aryos Nivada menilai pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait impor beras ke Sabang sebagai bentuk sikap reaktif yang tidak berdasar dan berpotensi mencederai kewenangan daerah serta menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman soal masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang terlalu berlebihan dan berpotensi merugikan dunia usaha serta iklim investasi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Kearsipan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Aula KIP Aceh, Senin (24/11/2025). 

Kegiatan yang melibatkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota ini berlangsung dalam format luring dan daring, menjadi bagian dari rangkaian Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Evaluasi Nasional Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU RI sejak 23–26 November.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tapol-napol GAM, Nasruddin, yang dikenal luas sebagai Nyak Dhin Gajah, menyerukan agar pemerintah pusat lebih bijak dalam merespons isu impor dan ekspor di Sabang, terutama menyusul polemik masuknya beras ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Ia menilai kontroversi yang berkembang justru memperlihatkan kurangnya pemahaman pusat terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka regulasi kawasan bebas.

DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Satlantas Polres Aceh Timur terus memberikan layanan terbaiknya, termasuk layanan SIM Keliling agar masyarakat mudah mendapatkan layanan perpanjangan SIM A dan SIM C.

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meningkatkan status kesiapsiagaan bencana menyusul meluasnya banjir yang merendam sejumlah kecamatan sejak Minggu (23/11/2025). Intensitas hujan yang tinggi dalam dua hari terakhir menyebabkan debit empat sungai utama diantaranya Krueng Jambo Aye, Krueng Keureuto, Krueng Pase, dan Krueng Mane meningkat signifikan hingga meluap ke kawasan permukiman.

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak dua hari terakhir merendam tujuh kecamatan dan 74 desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara melaporkan tiga desa sudah mulai melakukan pengungsian ke meunasah (mushalla).

DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Proses kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Utara terpaksa dihentikan sementara akibat banjir yang meluas sejak dua hari terakhir.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengumumkan rencana penghapusan sistem rujukan berjenjang dan menggantinya dengan rujukan berbasis kompetensi. Melalui sistem baru ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan langsung diarahkan ke rumah sakit (RS) yang kompeten (mampu) menangani kondisi medisnya, tidak lagi berjenjang berdasarkan kelas D-C-B-A.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh bersama Pemerintah Aceh dan Diaspora Aceh Global (DAG) telah selesai menggelar Muzakarah Saudagar Aceh dan Expo UMKM selama tiga hari, 21-23 November 2025, di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Internasional - Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak mencoba bekerja di Malaysia melalui jalur non-prosedural. Imbauan keras ini disampaikan menyusul maraknya temuan WNI yang masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi dan akhirnya terjebak dalam persoalan hukum maupun eksploitasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan kesiapan untuk mengeksekusi program strategis Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan pusat latihan atlet modern yang ditargetkan menjadi kompleks olahraga terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Pada tanggal 19 November 2025 diadakan rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan undang-undang tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Ada tiga Kementerian yang hadir, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pertanian Amran dinilai offside dalam polemik impor beras di Sabang. Pernyataan reaktif tanpa koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) justru menimbulkan kegaduhan, padahal seluruh proses pemasukan beras dari Thailand telah sah sesuai regulasi dan mendapat pengawasan resmi.