Logo Dialeksis
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Warga Aceh Pindah Agama, Apa Ada yang Salah?

Warga Aceh Pindah Agama, Apa Ada yang Salah?

Rabu, 17 Juni 2020 13:35 WIB

Font: Ukuran: - +


Dalam pekan ini Aceh dihebohkan dengan pembahasan murtadnya seorang ibu dari langsa. Publik membahasnya. Bahkan dalam persidangan resmi di DPRA, soal pindahnya ibu dua anak ini menjadi pertanyaan serius.

Dewan disana meminta kejelasan pihak eksekutif tentang berita yang viral ini. Beragam pernyataan dan statemen bermunculan.

“Benar, kami sudah menyiapkan jawaban atas permintaan pihak DPRA soal adanya seorang ibu dari Langsa yang murtad,” sebut Alidar Kepada Dinas Syariat Islam Aceh.

Sebenarnya di Aceh, mereka yang murtad (berpindah dari Islam ke agama yang lain), bukanlah kali ini saja. Sebelumnya ada beberapa kasus soal berpindah keyakinan. Kini soal murtad ini kembali hangat dibicarakan.

Beragam pihak memberikan pernyataan atas murtadnya ibu ini. Dialeksis.com merangkum berbagai pernyataan itu, termasuk mewawancarai pendeta dari Protestan dan Khatholik.

Tidak ketinggalan komentar MUI, Kadis Syariat Islam, pemerhati sosial dan agama. Semuanya menaruh perhatian terhadap pemurtadan ini. Publik masih diramaikan dengan pembahasan berpindahnya keyakinan.

Kasus ini kembali mencuat bermula dari seorang ibu dua anak. Fitri,  warga Gampong Alue Burawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Dia menjadi viral karena berpindah agama, bahkan video yang ditayangkanya melalui youtube ramai diikuti.

Dari berbagai sumber disebutkan, Fitri berkenalan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai tukang kredit di Langsa. Perkenalan dengan pria berasal dari Medan ini, membuat Fitri semakin dekat denganya.

Bahkan ketika dia diajak ke Medan untuk membuka usaha rumah makan, ibu ini mengikutinya. Dua anaknya yang masih kecil turut dibawa. Setelah sebulan di sana, dia mengajak kakaknya untuk ikut denganya.

Sang kakak juga turut serta. Namun dia tidak betah berlama-lama di sana, apalagi dia menaruh curiga kepada adiknya, setelah dia menemukan foto adiknya di dalam gereja seperti orang sedang melangsungkan pernikahan dan pembaptisan.

Sang kakak terkejut dan mengajak adiknya untuk pulang ke Langsa. Namun ibu dua anak ini menolaknya. Kedua anak dari ibu yang sudah berpindah keyakinan ini berhasil mereka bawa kembali ke Langsa, pada 13 Juni 2020.

Kemudian sang kakak menyebutkan bahwa adiknya sudah berpindah agama. Media meramaikanya. Amelia, kepada wartawan membenarkan adiknya sudah berpindah agama. Amelia meminta Pemerintah Langsa untuk turun tangan, membawa kembali adiknya pulang dan dikembalikan kepada keyakinan semula, Islam.

Spontan pernyataan itu menjadi viral. Apalagi juga ada keterangan video yang menyebutkan Fitri diculik dan dipaksa pindah agama. Pihak keluarga menjemput Fitri beserta anaknya untuk kembali ke Aceh. Namun Fitri, membantah keterangan kakaknya.

Dalam sebuah tayanyan di .

&feature=youtu.be&app=desktop Fitri panjang lebar menjelaskan, dia dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dia berpindah keyakinan.

Dalam tayangan video ini terjadi perdebatan antara keluarga Fitri yang datang menjemputnya ke Medan dan pihak yang membela Fitri. Bahkan dalam tayangan ini suami Fitri (Edi) juga memberikan penjelasan, bahwa dia tidak pernah ke dukun untuk memaksa Fitri masuk Kristiani. Namun Fitri memilih Kristen atas kesadaranya.

“Saya mohon bangsa Aceh, keluarga Aceh, keluarga saya juga, maafkan fitri Ma inilah udah jalan Fitri. Tolong ma, ihklaskan, ini udah pilihan tanpa paksaan. Saya mohon kepada bangsa Aceh jangan percaya apa yang sudah diviralkan keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya sudah menyatakan isi hati saya,” sebutnya.

Fitri meminta kepada kakaknya, kepada keluarganya agar mengembalikan anaknya, walau hanya satu yang dikembalikan. Pihak keluarga bertahan dengan prinsipnya, bahkan meminta Pemda Langsa untuk melakukan upaya mengembalikan Fitri ke Langsa dan mengembalikan dia kepada Islam.

Apakah Aceh sebagai sasaran empuk kristenisasi?

Sebenarnya persoalan warga Aceh yang berpindah agama bukan hanya Fitri yang kini menjadi viral. Kejadian di Bener Meriah (Serambi Indonesia, 21/6/2013) dua orang Islam Aceh di-cako (dirayu) untuk belajar kursus pertanian di Medan, ternyata mereka dibabtis di Berastagi.

Di Durong Aceh Besar (Serambi, 31/5/2012) seorang Kristen lelaki dari Sulawesi bersama seorang Kristen perempuan asal Medan, berusaha membabtis seorang ibu rumah tangga.

Di Meulaboh, Aceh Barat (Serambi, 23/7/2010) pengkristenan terjadi lewat pendidikan anak usia dini (PAUD). Pengiriman paket dari AS ke Meulaboh yang berisi buku, majalah dan CD Kristenisasi (Serambi, 28/7/2012).

Ada juga kasus pemurtadan di Meulaboh yang menular ke Alue Bilie dan Nagan Raya (Serambi, 5-6/9/2013).

Selain mengurai tentang upaya pemurtadan ini, Drs. Hasanuddin Yusuf Adan, Lc, Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, dan Dosen Konsentrasi Politik Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, secara rinci dan mendalam menyebutkan, Aceh adalah ladang empuk Kristenisasi.

Dalam tulisanya yang dimuat Serambi Indonesia, Aceh Lahan Empuk Upaya Kristenisasi, pada 11 September 2013, Hasannuddin Yusuf Adan, bukan hanya menjelaskan daftar upaya Kristenisasi di Aceh, namun dosen ini memberikan solusi sebagai langkah antisipasi upaya Kristenisasi di Aceh.

Hasannuddin Yusuf Adan menjelaskan, agresifnya upaya para missionaris Kristen memurtadkan bangsa Aceh sudah ada sejak negeri ini dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Untuk itu rakyat Aceh harus berhati-hati.

Selain menceritakan tentang upaya pembabtisan, dia juga menyebutkan, masa rehab rekon pascatsunami 26 Desember 2004, banyak ‘perilaku jahat’ kaum kristiani yang dibalut dengan bantuan kemanusiaan terkuak di Aceh.

Media massa sudah mengekspos bagaimana gigihnya para missionaris mencuri anak-anak Aceh. Ada yang dibawa ke luar negeri dan ada pula yang ‘disembunyikan’ di Medan atau Pulau Jawa. Perihal tersebut disaksikan oleh para aktivis dan wartawan (Serambi, 19/12/2005).

Terdapat beberapa LSM yang menjalankan missi Kristenisasi dibalut dengan missi kemanusiaan, umpamanya boneka yang diberikan kepada anak-anak Aceh jika dipencet akan mengeluarkan bunyi dalam bahasa Inggris berisi doa-doa tidur jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bermakna “penyatuan roh-roh manusia dengan roh-roh kudus” (Serambi, 19/12/2005).

Dosen ini juga menguraikan sejumlah kegiatan lainya di Aceh yang mengarah kepada upaya mempengaruhi rakyat Aceh untuk berpindah keyakinan. Hal ini sangat berbahaya, untuk itu Hasannuddin memberikan solusi.

Menurutnya, seluruh umat Islam di Aceh agar menghalau orang-orang luar yang non muslim yang mencurigakan akan menjalankan aksi pemurtadan di Aceh. Jangan sekali-kali berteman dengan mereka dalam bentuk dan cara apapun jua.

Setiap orang tua wajib mengkontrol gerak dan langkah anak-anaknya setiap waktu agar tidak terjerumus dalam perangkap syaitan para missionaris tukang peumurtad muslim Aceh. Mengingat lemahnya pemahaman Islam dan kekuatan akidah sejumlah muslim Aceh, maka para ulama, cendekiawan, intelektual, dan penguasa Aceh wajib membantu mereka menurut bidang dan keahliannya masing-masing.

Selain itu, dia juga mempertegas agar adanya adanya peraturan dan ketentuan hukuman terhadap pelaku pemurtadan atau penangkalan akidah muslim di Aceh. Seluruh qanun tentang Syariat Islam di Aceh harus benar dilaksanakan.

Benarkah Aceh menjadi sasaran empuk kritenisasi? “Tidak. Kami Khatolik tidak melakukan kewartaan diluar Katholik. Namun kami fokus mengkhatolikkan ummat Khatolik,” sebut Baron Ferryson Pandiangan, salah seorang pendeta Khatolik di Aceh, menjawab Dialeksis.com.

Menurut ketua Bimbingan Masyarakat Khatolik Kemenag Provinsi Aceh ini, Katholik sejak 1962 - 1965 kewartawaan (dakwah) itu memang harus kepada orang Kthalolik. Jadi kami mengkhatolikkan orang yang sudah Khatolik. Karena banyak kami KTP saja yang Khatolik, sementara mereka tidak begitu faham terhadap Khatolik.

“Pengajaran kami, pewartaan itu bahkan pendidikanpun khusus untuk orang Khatolik, tidak ada untuk orang lain. Maka saya bisa pastikan kalau ada orang khatolik yang mewartakan di luar Khatolik, berati itu bukan Khatolik,” sebut Baron.

Kecuali, tambahnya, dia pernah diundang sebagai dosen luar biasa di UIN. “ Kalau apa pertemuan seperti ini boleh, sebagai nara sumber. Sebagai ranah civitas akademika. Jadi tidak ada orang Khatolik yang mengajar kepada orang luar Khatolik. Kalau ada, saya bertanggungjawab bahwa itu bukan Khatolik. Tingkat kerukunan ummat itu benar benar kita bina,” sebutnya.

“Kami di Khatolik, sudah berani katakan di mimbar, di altar, bahwa pola keselamatan itu tidak hanya di Khatolik, diluar Khatolik juga ada keselamatan. Boleh dicek dokumen kami, dokumen Patikan kedua. Nostra Aetate, bagaimana hubungan kami dengan ummat lainya,” kata Baron.

Tidak ada orang Khatolik berdakwah, yang mengajar atau menyampaikan ajaranya diluar Khatolik. saya siap memastikan itu bukan Khatolik, jelas Kepala Bimbingan Masyarakat Khatolik ini.

Bagaimana dengan Kristen Protestan? Pendeta Idaman, salah seorang tokoh Kristen Protestan di Aceh, ketika Dialeksis.com meminta keteranganya, dia enggan memberikan jawaban. “Maaf saya kurang sehat, jadi saya tidak dapat mencerna apa yang terjadi. Saya mohon maaf ya,” sebut Idaman yang dihubungi via selular.

Sebelumnya, ketika Dialeksis.com menghubungi nomor telepon pendeta Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), pendeta drh Idaman Sembiring, diangkat oleh seorang wanita. “Lo apa ini bukan nomor HP pak Idaman?” Penerima telepon menyebutkan benar, “ Ia benar ini nomornya. Pak Idamanya lagi golek-golek. Apa perlu biar saya sampaikan,” kata wanita ini.

Setelah Dialeksis.com menyampaikan untuk meminta tanggapanya, seputar adanya rakyat Aceh yang berpindah keyakinan, serta bagaimana sistem Kristen Protestan dalam merangkul ummat untuk menjadi pengikutnya, Pendeta Idaman enggan memberikan keterangan.

MPU Aceh

Plt ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H. Faisal Ali, menanggapi tentang adanya warga Aceh yang murtad ini, menjawab Dialeksis.com memberikan penjelasan, apa sebenarnya yang harus dilakukan.

“Sebenarnya upaya kristenisasi udah lama sekali dengan modus pemberdayaan ekonomi. Ini kelemahan kita, terutama sekali kelemahan dibidang pemerintah. Karena belum mampu menyediakan modal ekonomi bagi masyarakat, yang mudah dan praktis,” sebutnya.

“Makanya masuklah orang yang menggunakan jalur yang praktis, mudah. Ketika sesudah mengikat dengan  peminjaman itu, mereka menggunakan misi yang lain disitu. Ini bukan sesauatu yang tersembunyi dan sudah menjadi rahasia umum,” kata Plt MPU Aceh ini.

“Sudah terang terangan. Hampir disemua pasar pasar pagi, yang besar besar di Aceh ini termasuk Lambaro, Peunayong, semua mereka bergerilya disitu,”katanya.

Menjawab Dialeksis.com, Selasa (16/6/2020) Tgk. Faisal Ali menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Selain itu pihaknya sudah mendorong pengusaha pengusaha muslim yang ada di Aceh, agar membuat patungan modal untuk menggantikan peran sebagian teman teman yang non muslim ini.

Menurutnya di kawasan Lambro sudah berjalan. Demikian juga dengan kawasan perbatasan. Setahun yang lalu pihaknya sudah mensosialisaikan, agar MPU di kabupaten kota menggagas pertemuan dengan pengusaha pengusaha muslim.

“Solidaritas kita sesama muslim, terkait dengan pemberdayaan ekonomi bukan tidak empaty. Di Aceh yang banyak ekonomi menengah kebawah. Ekonomi atas masih sedikit, tentunya peran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat lebih diutamakan,” sebutnya.

“Soal pengusaha muslim yang memberikan bantuan ini, ada yang berhasil ada yang tidak. Secara finansial disini tidak ada keuntungan bagi pengusaha. Keuntunganya cari pahala kepada Allah untuk melindungi akidah dan itu sangat sulit,” jelasnya.

Untuk itu, Faisal Ali berharap, bagaimana pemerintah meningkatkan peranya dalam membantu perekonomian masyarakat, seperti Bank Syariah Aceh. Bagaimana menggantikan rentenir yang ada saat ini.

Bila bank tidak bisa melakukan semua ini, pemerintah bisa membuat lembaga lain, agar masyarakat yang benar benar harus dibantu mendapatkan bantuan seperti yang dilakukan teman teman yang selama ini beroperasi.

Menyinggung soal akidah masyarakat Aceh yang rentan dengan iming-iming ekonomi, menurut Faisal Ali, MPU sudah berupaya untuk melindungi aqidah masyarakat Aceh. Telah dilahirkan sebuah qanun 8 tahun 2016, pembinaan dan perlindungan aqidah.

“Implementasi qanun ini yang perlu digelorakan oleh pemerintah provinsi dan Pemda Kabupaten Kota. Roda perjalanan qanun itu harus ditindak lanjuti,” kata dia.

Jangan Menyalahkan

Pemerintah jangan menyalahkan kristenisasi . Maunya pemerintah itu kerja, jangan menyalahkan pihak lain, sebut Teuku Muhammad Jafar, pemerhati sosial dan agama, menjawab Dialeksis.com.

Menurut pemerhati yang sempat menjadi peneliti Aceh Institute ini, meminta agar jangan melihat orang lain, namun harus berkaca untuk diri sendiri. Bila ditemukan karena  persoalan kesejahtraan, maka pemerintah harus bekerja, jangan membesar-besarkan kristenisasi.

“Saya masih meragukan itu kerja resmi organisasi, kelembagaan, itu hanya kerja oknum dengan berbagai motif. Kalau persoalanya ekonomi, pemerintah jangan menyalahkan kristenisasi begana begini, maunya pemerintah itu kerja,” sebutnya.

“Kalau memang ada persoalan perpindah agama, akan tetap ada dimanapun sampai kapanpun. Persoalan manusia itu, merupakan persoalan dimana titik sentuh dimana dia mudah terpengeruh. Masuknya kan lewat itu,” jelasnya.

“Tidak mesti persoalan akidah selalu. Ada persoalan lainya, masalah anak, keluarga, persoalan kebutuhan dia.Bukan semata mata persoalan akidah,” jelasnya.

“Ada juga orang Kristen yang masuk Islam. Lantas kalau orang Kristen yang masuk Islam, bagaimana perasaan orang gereja itu ketika ada yang masuk Islam. Kalau disebut Islamisasi apakah mereka bisa menerimanya?” tanya Jafar.

Bicara konteks hubungan antar agama, sebutnya, jangan suka mempolitisasi, seperti kejadian BRR dulu. Dibilang kristenisasi, ujungnya keanggaran,keluarkan anggaran yang besar untuk dai di perbatasan.

“Dai- dai di perbatasan, bila dikritisi apakah berdampak atau tidak dengan hubungan Islam - Kristen di perbatasan. Mereka berceramah, berpidato, tentunya membawa dampak,” jelasnya.

“Seharusnya kita jangan mempolitisasi. Kalau orang belajar tasauf tidak seperti itu, semua ini terjadi karena kita masih belajar di syariat,” kata dia.

“Di Aceh banyak yang masuk Islam. Mualaf diberikan bantuan, artinya persoalan ekonomi. Orang Aceh terkecoh, modus ekonomi. Ketika balik keluar Aceh, dia kembali lagi ke agamanya, kita jangan terkecoh seperti ini,” jelas Jafar.

Kalau pemerintah menemukan persoalan ini (ada yang masuk Kristen) karena ekonomi, maka pemerintah harus menjawab persoalan ini. Pemerintah harus meningkatkan kesejahtraan, jangan dijawab dengan membesar-besarkan kristenisasi.

“Seolah olah pemerintah selalu menyalahkan keadaan. Personal warganya yang tak punya aqidah yang kuat, masalah tauhid. Kalau persoalan ekonomi jangan pemerintah menyalahkan orang lain,” pinta Jafar.

Berbicara soal ekonomi, lain lagi pandangan Dr. EMK Alidar Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Kalau iman seseorang kuat, dia tidak akan terpengaruh karena persoalan ekonomi. Walau hidupnya susah, namun imanya kuat, dia tidak akan terpengaruh dengan iming iming untuk menggadaikan akidahnya.

Menjawab Dialeksis.com soal adanya warga Aceh yang berpindah agama, Alidar menjelaskan, seharusnya masyarakat melapor. Agar Dinas Syariat setempat atau masyarakat bisa menghalang. Namun selama ini masyarakat juga tidak tahu mau lapor kemana. Sehingga dibawa keluar Aceh dan murtad, baru diketahui.

Kalau adat Aceh, semestinya page gampong (pagar kampung) itu hidup. Page gampong bisa digunakan untuk memagari, misalnya dikampung itu ditulis, rentenir dilarang masuk. Mungkin masyarakat kita tidak semuanya sadar akan hal itu.

“Tetapi ini kan hebohnya setelah terjadi. Kalau persoalan ini dari awalnya kita sudah tahu, tentunya dari awal kita sudah bertindak. Seperti kasus warga Aceh mau ke Riau yang sudah dikasih uang Rp 2,5 juta oleh sarang seorang pendeta. Karena diketahui cepat diantisipasi dan diputus mata rantainya. Ahirnya dia dibina di Pasantren Tangse,” jelas Alidar.

Pihaknya mengakui terkejut dengan adanya pemberitaan media soal adanya warga Aceh yang murtad. DPRA juga menanyakan tentang persoalan ini. Pertanyaan ini lagi disusun jawabanya oleh tim SKPA, agar Plt Gubernur dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Kadis Syariat Islam menyebutkan, soal penguatan akidah di dinasnya tidak langsung menyasar masyarakat, namun pihaknya menyasar tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama. Dibuatkan pelatihan untuk mereka agar dapat disampaikan ke masyarakat.

“Memang ekonomi masyarakat miskin itu jalan masuk bagi mereka. Banyak orang kita terpengaruh gara gara ekonomi. Disamping juga keimanan mereka lemah. Seandainya imanya kuat, mereka enggak ada urusan dengan ekonomi itu. Ini memang faktor ekonomi menjadi penyebab, kemudian iman mereka juga lemah,” sebutnya.

Semua kita harus memperkuat keimanan, pinta Kadis Syariat Islam. Menghadiri pengajian, rajin bertanya kepada orang yang faham dan mengerti agama, belajar terus tentang keimanan. Kalau imannya kuat, Insya Allah tidak akan terpengaruh masalah ekonomi.

“Ini kewajiban kita bersama, khususnya masyarakat dengan page gampong itu bisa mendeteksi lebih awal. Kalau bisa dideteksi lebih awal, tentunya bisa dilaporkan ke dinas atau aparat hukum, atau aparat gampong, nantinya sama sama disekat. Ini karena tidak ada laporan awal. Namun kasus ini  awalnya dia dibawa ke Medan mau diperkerjakan,” jelasnya.

Aceh saat ini lagi dihebohkan dengan pembahasan soal murtadnya salah seorang warga mereka. Mengapa ada yang pindah agama, itu yang perlu mendapatkan penekanan jawaban. Bila mereka yang muslim, menunjukan Islam itu sebagai Rahmatan lil alamin, tentunya orang yang non muslim akan tertarik dengan muslim.

Tidak tertutup kemungkinan mereka yang non muslim, ketika mendapakan Islam itu sebagai Rahmatan lil alamin justru akan menjadi muslim. Namun ketika ada yang muslim justru berpindah ke non muslim, apa ada yang salah? (Bahtiar Gayo)


Editor :
Redaksi

Berita Terkait
    riset-JSI
    Komentar Anda