Foto bersama Mendagri Tito Karnavian dan Meukeu Sri Mulyani serta sejumlah Bupati yang menerima penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, di Hall Sasana Bhakti Praja di Gedung Utama Kemendagri, Jakarta, Senin (31/07/2023) pagi. [Foto: Pemkab Aceh Besar]

DIALEKSIS.COM | Indepth - Lima pemimpin kabupaten/kota di Aceh sudah menunjukan kemampuannya, sehingga mendapatkan insentif dari Menteri Keuangan RI atas kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023.

Apa sebenarnya yang dilakukan Pj lima kabupaten/kota ini, sehingga mereka mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan?

Lima daerah yang mendapatkan insentif itu sebagai berikut: Kabupaten Aceh Barat mendapatkan insentif Rp 9.532.909.000; Aceh Besar memperoleh insentif Rp 9.597.631.000; Aceh Selatan Rp 9.589.276.000; Kota Langsa Rp 10.844.657.000; dan Kabupaten Gayo Lues Rp 9.506.496.000.

Dari 33 daerah se-Indonesia yang mendapat insentif itu, ada satu kebanggaan bagi Aceh dimana negeri ujung barat pulau Sumatera ini ada lima daerahnya yang mendapat insentif dari Menkeu.

Apa yang mereka lakukan sehingga daerah mereka mendapatkan insentif? Aceh Barat misalnya, di bawah komando Pj Bupati Drs Mahdi Efendi memang mempersiapkan langkah dan melakukannya untuk mengendalikan inflasi.

Menurut Pj Bupati Drs Mahdi Efendi dalam keterangannya menyebutkan, berbagai pihak dilibatkan dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan, Drs Mahdi Efendi seperti, upaya memperkuat tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur TNI-Polri. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengatasi permasalahan inflasi di daerah.

“Selanjutnya, pemerintah daerah juga mendorong kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dasar komoditas sehari-hari. Dengan mendorong produksi lokal, diharapkan ketersediaan pasokan dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan harga komoditas di pasar,” kata Drs Mahdi Efendi secara khusus kepada DIALEKSIS.COM, Selasa (1/8/2023).

Selain itu kata Drs Mahdi Efendi, operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi yang diterapkan untuk mengendalikan inflasi. Dengan mengawasi harga komoditas secara aktif, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan mengatur harga dan menjaga stabilitas pasar, sehingga keterjangkauan harga tetap terjaga bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, Drs Mahdi Efendi juga menekankan pentingnya melakukan inspeksi mendalam (sidak) secara rutin ke pasar-pasar dalam wilayah Aceh Barat. Sidak dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah adanya praktik tidak sehat yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar.

“Ini terus menerus kita lakukan, dan evaluasi rutin dalam upaya mengendalikan inflasi. Selama ini, evaluasi dilakukan dengan dukungan dan bimbingan dari Mendagri serta melibatkan berbagai dinas terkait,” katanya.

Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi menyampaikan terima kasih atas peran Mendagri Tito Karnavian dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam mendukung evaluasi tersebut, yang dilakukan setiap hari Senin. 

Evaluasi ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memantau dan mengevaluasi sejumlah strategi yang telah diterapkan dalam menghadapi permasalahan inflasi.

“Berkat arahan dan petunjuk Bapak Mendagri Tito Karnavian dan Bapak Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus menjalankan evaluasi rutin dengan optimal. Kami berkomitmen untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat," kata Drs Mahdi Efendi.

Selain evaluasi setiap hari Senin, pemerintah daerah juga menjalankan kegiatan evaluasi rutin yang dilakukan setiap hari Jumat. Evaluasi ini melibatkan berbagai dinas terkait, sehingga pemerintah daerah dapat bersama-sama menganalisis apa yang sudah dilakukan dan mengevaluasi langkah-langkah yang perlu ditingkatkan.

“Evaluasi bersama ini kita lakukan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi telah dijalankan secara optimal. Jika ada kekurangan atau hal yang belum dilakukan, kita berupaya untuk mencari solusi dan meningkatkan efektivitas dari strategi yang diterapkan,” katanya.

Bagaimana dengan Gayo Lues? Salah satu dari 5 Kabupaten Kota di Aceh yang mendapatkan insentif sebesar Rp 9,5 miliar?

PJ Bupati Gayo Lues, Alhudri dalam penjelasanya menyebutkan, penghargaan ini merupakan buah kerja sama seluruh elemen pemerintahan di Gayo Lues. Unsur legislatif, Forkopimda, OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memberikan andil besar terhadap upaya menjaga kestabilan harga. 

Alhudri mengungkapkan kunci kesuksesannya dalam mengendalikan inflasi di negeri seribu bukit dengan tarian samanya. Pertama, kata Alhudri, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat aktif, mereka mengikuti semua arahan pemerintah pusat, mulai dari membuat rapat rutin hingga pemantauan secara berkala. 

“Tim TPID rutin melakukan operasi pasar secara berkala, untuk memantau harga kebutuhan pokok dan bahan pangan masyarakat,” jelasnya kepada Dialeksis.com, Rabu (2/8/2023). 

Selama ini, kata Alhudri, Pemkab Gayo Lues juga mengajak seluruh masyarakat untuk gemar menanam agar bisa memproduksi pangan dan menambah stok pangan. 

Di samping itu juga, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, Pemerintah menjemput kegiatan Pemerintah Aceh agar hadir ke Kabupaten Gayo Lues. 

Tak hanya itu, kata Alhudri, pada saat memantau kondisi pasar, jika ada kenaikan harga pemerintah langsung cepat tanggap. 

“Kami juga melakukan kerja sama dengan kabupaten lain untuk menjamin ketersediaan pangan seperti ikan, karena Gayo Lues kekurangan ikan, maka diambil dari Aceh Tenggara dan Abdya,” ucapnya. 

Selain itu, Alhudri semakin “terlecuti” ketika tidak henti henti diingatkan PJ Gubernur Aceh, agar kepala untuk komit terhadap penurunan angka inflasi. Dalam setiap pelantikan Pj Bupati/Walikota selalu diingatkan agar berusaha keras untuk mengendakkan inflasi di daerah masing-masing,” tuturnya. 

Selain itu, lanjut Alhudri, Kemendagri juga selalu menekankan bahwa Pemda perlu memahami komoditas di daerahnya yang menjadi penyumbang inflasi. Dengan begitu, Pemda dapat melakukan upaya intervensi pengendalian agar harganya stabil.

“Mendagri mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan empat langkah intevensi pengendalian. Hal itu mulai dari memfasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah, penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya beras, daging ayam, dan telur ayam, serta koordinasi dan harmonisasi terutama terhadap harga gula,” kata Alhudri yang hadir dalam Rakor pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri. 

Di samping itu, tambahnya, perlu juga mengantisipasi terjadi kemarau karena fenomena El Nino. Langkah antisipatif ini dinilai penting sehingga tidak terjadi krisis pangan. Kondisi tersebut juga rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di beberapa daerah. 

Karena itu, kata dia, Pemerintah meminta bantuan jajaran TNI agar bekerja sama dengan pemerintah pusat dan Pemda untuk menghadapi kondisi tersebut, misalnya dengan memodifikasi cuaca agar turun hujan.

Bagaimana dengan kota Langsa mendapatkan insentif sebesar Rp 10,8 miliar?Pj Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid mengungkapkan keberhasilan ini adalah kerja keras semua pihak yang benar benar serius.

“Tentu keberhasilan itu berdasarkan peran banyak pihak, semua ikut berperan termasuk pedagang yang selama ini ikut menjaga pasokan bahan pokok, bahan pangan di pasar,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Rabu (2/8/2023). 

Said mengatakan, Pemko Langsa selalu rutin memantau perkembangan harga bahan pokok setiap harinya dan dilaporkan ke Kemendagri dan Kemendag. 

“Pantauan itu dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), apabila ada terjadi kenaikan harga kita langsung mengambil antisipasi dan mencari penyebabnya. Apakah karena hambatan keterpasokan bahan pangan ke daerah kita atau faktor belum panen atau gagal panen,” jelasnya. 

Selanjutnya, kata dia, apabila terjadi hambatan transportasi, misalnya naiknya harga barang karena biaya transportasi terlalu tinggi maka pemerintah lakukan subsidi terhadap biaya angkutannya. 

Contoh, sebutnya, pada saat kenaikan BBM itu pemerintah memberikan subsidi, lalu ketika harga normal kembali diberhentikan karena tidak mungkin juga disubsidi seterusnya. 

Said menyarankan kepada daerah lain yang belum efektif mengendalikan inflasi agar melakukan berbagai upaya dan meniru daerah-daerah yang sudah jauh lebih baik. 

“Karena kalau kita bisa kendalikan inflasi maka daya belinya stabil. Semua daerah harus mengikuti arahan pemerintah pusat dalam rangka menurunkan angka inflasi,” jelasnya. 

Said mengatakan, insentif Rp 10 miliar itu akan dipergunakan sebaik mungkin untuk pengendalian inflasi sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan Kemenkeu serta diketahui oleh Kemendagri.

“Sesuai petunjuk Menteri Keuangan bahwa insentif untuk digunakan untuk ketahanan pangan dan mengarahkan kepada kepentingan masyarakat,” ucapnya. 

Said akan terus melibatkan semua pihak bukan hanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tapi juga lintas Forkopimda Langsa serta juga jajaran legislatif, sebagai upaya tanggung jawab bersama untuk kemaslahatan rakyat. 

Untuk Aceh Besar, Pj Bupati Muhammad Iswanto, serius dan aktif mengerakan seluruh elemen dalam pengendalian inflasi. Wajar bila daerah ini juga mendapat penghargaan dari Menkeu mendapat intensif senilai Rp Rp 9.597.631.000.

Apa saja yang dilakukan Aceh Besar sehingga mereka mendapat intensif dari Menkeu, menurut Muhammad Iswanto, Pj Bupati, dalam keteranganya kepada DIALEKSIS.COM, pihaknya massif melakukan pasar murah dalam mengendalikan inflasi.

Selain itu penempatan elpiji 3 kilogram yang disiapkan Pertama diprioritas di kantong kantong yang membutuhkan. Di kampung kampung dan kecamatan yang memang betul betul membutuhkan, yang hari ini belum tersentuh, karena jarak. Pasar elpiji dibuka di sana.

Demikian untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya membagikan bibit kepada petani, seperti cabai, dan bibit lainya. Semuanya dilakukan agar aktivitas petani mampu membiayai kehidupanya.

Selain itu, sebut Muhammad Iswanto, pihaknya rutin memantau harga pasar, seperti yang ada di Aceh Besar seperti Lambaro, Ketapang, dan beberapa tempat yang jadi pedoman bagi masyarakat. 

Demikian dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja serius, senantiasa memantau keadaan secara kontinu dan melakukan upaya upaya. Ketika ada barang kebutuhan pokok yang sedikit naik, Pemda melakukan operasi pasar murah, jelasnya.

Pemda Aceh Besar juga senantiasa membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan evaluasi inflas. Pihak provinsi juga senantiasa mendampingi, apakah lembaga vertical seperti Bulog, Dinas Perikanan dengan suplai ikan segarnya, Dinas Pangan Provinsi dengan barang barang pangannya.

“Alhamdulilah luar biasa dukunganya termasuk dengan intansi vertical seperti TNI Polri, bahkan TNI AU yang ada di Aceh Besar, para ulama dan pihak BUMD di kampung, semuanya memberikan dukungan penuh dan bantuan dalam mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Sehubungan dengan insentif yang diberikan Mendagri mau diapakan? Menurut Muhammad Iswanto, walaupun dana ini bisa digunakan untuk kegiatan apapun, namun dana ini bagi Aceh Besar akan digunakan untuk kekuatan ekonomi, stunting dan kemiskinan esktrim. Dana ini lebih difokuskan untuk itu.

Dalam mengendalikan inflasi, Pemda Aceh Besar juga melibatkan pihak eksternal seperti ulama yang selama ini sudah membantu petani Aceh Besar dalam mengendalikan inflasi. Pesantren pesantren juga selama ini ada produk unggulan yang mereka hasilkan. 

Demikian dengan pihak BUMD di kampung-kampung juga berperan aktif dalam memberikan bantuan melalui unit usahanya. Seperti pangkalan gas elpiji 3 kilogram. Dengan adanya bantuan ini, harga gas elpiji eceran menjadi normal. Dalam hal ini, Pertamina juga sangat konsen agar gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

Pemda juga senantisa membangun akses dengan pihak Kementerian agar bisa membantu Aceh Besar. Misalnya dengan Bappenas ada beberapa program bantuan hasil komunikasi beberapa waktu lalu. Demikian dengan Kementerian Desa juga akan bergulir dengan program desa wisata yang menunjang perekonomian masyarakat di desa.

Di Kementerian Pertanian, baru-baru ini Aceh Besar sudah dikunjungi Dirjen, mereka mengarahkan untuk peramajaan durian di Lhong dengan pengadaan bibit durian. Demikian juga dengan buah-buahan lainya, seperti rambutan dan manga, jelasnya.

Aceh sudah mendapatkan penghargaan atas pengendalian inflasi, ada 5 kabupaten/kota yang meraih kehormatan ini atas kerja kerasnya. Mendapat anugerah ini, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Aryos Nivada, mengapresiasi kabupaten/kota di Aceh yang menerima insentif fiskal dari Pemerintah Pusat.

“Kita apresiasi ke-5 daerah yang sukses mengendalikan inflasi. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 5 daerah penerima insentif fiskal ada di Aceh,” sebut Aryos yang juga pendiri Jaringan Survei Inisiatif (JSI) kepada Dialeksis.com, Selasa (1/8/2023).

Secara nasional, Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada Pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.

Disebutkan Aryos, perhatian terhadap inflasi sudah diberikan secara intensif oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, sejak pertama menjabat. Ini menandakan ada keseriusan dalam mengendalikan inflasi.

“Dalam setiap pelantikan Pj Bupati/Walikota selalu diingatkan agar berusaha keras untuk mengendakkan inflasi di daerah masing-masing,” sebut Aryos.

Dengan begitu, bagi daerah yang berhasil dan mendapat insentif fiskal maka patut dinilai telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Pj Gubernur Aceh.

Aryos berharap daerah lain yang masih mengalami masalah dengan inflasi untuk belajar dari daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. “Jangan malu belajar karena manfaatnya untuk rakyat dan daerah,” tutup Aryos.

Menurut pengamat politik dan militer ini, pentingnya melakukan pengendalian inflasi karena dampak buruk dari inflasi itu sendiri. Diantaranya menurunkan daya beli masyarakat.

“Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harganya terus naik,” kata Aryos Nivada. 

Kini Aceh sudah mengukir sejarah, ada 5 kabupaten/kota yang mendapat insentif dari 33 daerah seluruh Indonesia. Semoga kabupaten/kota lainnya di Aceh mengikuti jejak mereka yang sudah mendapatkan anugerah dalam pengendalian inflasi. [BG]