Logo Dialeksis
Beranda / Liputan Khusus / Indepth / Ada Apa dengan Kasus Putri di Tualang Peureulak?

Ada Apa dengan Kasus Putri di Tualang Peureulak?

Senin, 12 Agustus 2019 21:27 WIB

Font: Ukuran: - +

Putri di depan rumahnya (foto/MERCINEWS.com)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh-  Berita tentang Putri Dewi Nilaratih, siswi SPLT 4 Puereulak Aceh Timur, menjadi pembahasan. Dia terpaksa diantarkan pulang dari sekolah, karena sakit perut, tidak makan pagi.

Menurut Putri, seperti yang dimuat dibeberapa media, dia bukan tidak mau makan pagi. Namun di rumahnya enggak ada beras. Spontan media mengangkat sisi human interest tentang kehidupan Putri, anak pasangan Suparno dengan Mariani,  penduduk Dusun Tualang Masjid Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.

Keadaan rumah Putri dan penghidupanya setelah diberitakan oleh media, kini menjadi pembahasan. Ia termasuk siswi yang rajin dan cerdas di sekolahnya. Bahkan sekarang dia disebut sebut akan diundang oleh Menteri Pertanian ke Jakarta untuk menerima bantuan.

Ayahnya Suparno, menurut Putri tidak mempunyai pekerjaan tetap, bekerja serabutan di Banda Aceh.  Melihat keadaan rumah Putri dengan kondisi dapurnya, terkesan menyedihkan. Mengapa Putri tak makan? Apakah selama ini dia dan keluarganya tidak mendapat bantuan.

Dialeksis.com, menghubungi Kadis Sosial Aceh, Alhudri, via selular, Senin (12/8/2019) malam. Alhudri membenarkan dari info yang didapatnya, Suparno ayahnya Putri akan diundang Menteri Pertanian untuk menerima bantuan.

Apakah Dinas Sosial selama ini tidak memperhatikan keadaan mereka? “Saya juga semula terkejut dengan berita ini. Saya cek kebenaranya, saya minta data baik dari Dinas Sosial Aceh Timur dan data lainya,” sebut Hudri.

Dari data yang didapat, ternyata Putri dan keluarganya Suparno sudah pernah mendapatkan bantuan. Bahkan pada anggaran gampong tahun ini, rumahnya dibedah. Bantuan lainya juga pernah diberikan pemerintah.

Dia dan keluarga sudah pernah mendapat bantuan Program keluarga harapan (PKH). Dimana orang tuanya sebagai  KPM PKH, termasuk dapat bantuan Kartu Indonesia Sehat dan KIP, sejak tahun 2012.

Demikan dengan Beras Sejahtera (Rastra).   Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rastra dari Kemensos RI, juga didapatinya.

“Bantuan listrik gratis juga dapat. Kalau Anda tanya mengapa  tidak kami perhatikan, saya semula terkejut. Namun setelah data yang diberikan kepada saya, lalu saya chek, inilah keadaanya,” sebut Hudri.

Untuk tahun 2019 ini, jelas Hudri, Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemerintah Gampong Tualang Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, nama Suparno masuk dalam daftar bedah rumah. Nilai proyek yang dianggarkan desa mencapai Rp 120 juta.

Demikian dengan Kepala Dinas Pangan Aceh, DR. Ir. Ilyas MP,  yang diminta Dialeksis.com keteranganya secara terpisah, Senin (12/8/2019) malam, sehubungan dengan adanya undangan Putri (keluarga) oleh Menteri Pertanian.

Ilyas menjelaskan, persoalan itu sudah diklarifikasi pihaknya. Bahkan dia juga dihubungi pihak BKP Mentan, meminta penjelasan sehubungan dengan kasus Putri. Ilyas sudah memberikan penjelasan, bahwa keadaan yang sebenarnya tidaklah seperti yang diberitakan.

“ Saya juga sudah konfirmasi ke Kadis Ketahanan Pangan dan penyuluhan di  Aceh Timur. Berita yang berkembang itu tidaklah seperti keadaan lapangan yang  sebenarnya.  Kecamatan Peureulak bukanlah daerah yang rawan pangan,” jelas Ilyas.

Daerah yang rawan pangan di Aceh Timur itu, menurut Ilyas, adalah Rantau Selamat. Serba Jadi dan Simpang Jernih,  itu berdasarkan peta  FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) tahun 2019. Kecamatan puereulak tidak termasuk daerah rawan pangan.

Sehubungan dengan maraknya pembahasan yang simpang siur tentang kasus Putri dari Peureulak, Direktur Jaringan Survei Inisiatif,  Ratnalia Indrisari, berharap agar kasus ini disikapi dengan bijak , melihat persoalan secara jernih.

“Kasus putri jangan dipolitisir untuk kepentingan elit politik.  Bukan hanya sekedar dipolitisir, namun dijadikan sebagai  alat untuk menargetkan agenda tertentu,” sebut Indri.

Sudah seharusnya kasus putri diurus oleh pemerintah Aceh. Sudah ada program untuk itu, pemerintah   menindaklanjutinya  melalui program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh, jelas Indri.

“Jangan karena persoalan yang dikemas ini dijadikan sebagai celah untuk menyudutkan seseorang dan ada pihak yang memanfaatkanya untuk sebuah kepentingan. Kita melihat persoalan dengan jernihlah, pelajari dan cek kebenaranya Tidak semua persoalan dipolitisir,” sebut Indri. ( baga)




Editor :
Redaksi

Berita Terkait
    Tsunami
    Komentar Anda