Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan kepastian hukum menjadi komitmen kepolisian dalam mendukung investasi nasional. [Foto: Humas Polri]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polisi memperkuat pemberantasan premanisme, pungutan liar (pungli), dan pemerasan untuk menjaga keamanan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sepanjang 2026, polisi mencatat puluhan ribu kasus dengan ribuan perkara telah diselesaikan.
Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan kepastian hukum menjadi komitmen kepolisian dalam mendukung investasi nasional. Gangguan terhadap pelaku usaha, termasuk saat proses pembangunan, diupayakan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana.
“Menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional, ini yang menjadi komitmen Polisi dalam menjaga kepastian masyarakat dalam dunia usaha,” kata Wahyu.
Data kepolisian mencatat, sebanyak 41.873 kasus premanisme telah ditangani, dengan 29.197 perkara diselesaikan dan 55.941 tersangka ditetapkan. Polisi juga menangani 12.015 kasus pungli dan pemerasan, dengan 8.378 perkara selesai serta 16.096 tersangka ditetapkan.
Sementara itu, gangguan di sektor usaha tercatat sebanyak 1.281 laporan polisi. Sebanyak 915 laporan telah diselesaikan, dengan clearance rate mencapai 71,43 persen. Penanganan mencakup kawasan pasar, sentra UMKM, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga sektor konstruksi dan logistik.
Selain penindakan, polisi memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan layanan di tingkat polsek dan Call Center 110. Dalam standar layanan baru, laporan masyarakat ditargetkan dijawab petugas dalam waktu 10 detik.
Wahyu menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi saat ini berada di angka 71 persen. Melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat” di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, ia berharap angka tersebut meningkat menjadi 81 persen. [*]
Sebelumnya
