Host Iwan Hermawan bersama narasumber Talkshow Marapi Consulting & Advisory. Foto: Tangkapan layar Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Keterbatasan armada kapal selam menjadi sorotan dalam pembahasan masa depan pertahanan Indonesia. Dengan empat kapal selam untuk menopang pengamanan wilayah laut yang luas, pemerintah dinilai perlu mempercepat penguatan armada sekaligus memastikan kesiapan awak dan penguasaan teknologi.
Persoalan itu mengemuka dalam “Ngobrolin Pertahanan Indonesia (Ngopi) de’Talkshow Episode ke-4” yang digelar Marapi Consulting & Advisory. Mengangkat tema “Masa Depan Pertahanan Indonesia: Sudah Sejauh Mana Kita Siap?”, diskusi tersebut membahas kebutuhan mendesak memperkuat pertahanan bawah air.
Mantan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal), Laksda TNI (Purn) Iwan Isnurwanto, menilai kapal selam memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim. Kemampuannya bergerak tanpa mudah terdeteksi menjadi sumber daya gentar bagi pihak yang hendak mengancam keamanan negara.
“Kapal selam itu mempunyai strategic deterrence karena dia tidak diketahui di mana keberadaannya, berapa yang mampu beroperasi dan kapan menyerangnya,” kata Iwan dalam diskusi tersebut.
Menurut dia, kapal selam juga memiliki kemampuan penangkalan akses atau sea denial, yakni membatasi keleluasaan lawan menggunakan wilayah laut. Kemampuan ini membuat keberadaan armada bawah air penting bagi pertahanan negara kepulauan.
Iwan menyebut Indonesia memiliki empat kapal selam, terdiri atas KRI Cakra-401 serta tiga kapal selam kelas Nagapasa. Armada tersebut menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari usia kapal hingga kematangan desain dan persoalan teknis yang memengaruhi kesiapan operasi.
Ia mengingatkan, jumlah kapal yang dimiliki perlu dilihat bersama kemampuan mempertahankan kesiapsiagaannya. Setiap kapal membutuhkan siklus perawatan, sementara awak memerlukan pelatihan, regenerasi, dan pengaturan rotasi agar operasi dapat berlangsung berkelanjutan.
Perkembangan wahana bawah air tanpa awak dan kecerdasan buatan turut menambah tuntutan tersebut. Menurut Iwan, modernisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan personel menghadapi perubahan teknologi peperangan bawah air.
Konsultan Marapi Consulting & Advisory, Alman Helvas Ali, menilai keterbatasan jumlah kapal selam merupakan persoalan lama yang membutuhkan keberpihakan kebijakan pengadaan dari Kementerian Pertahanan.
“Tanpa ada kebijakan keberpihakan pengadaan kapal selam dari Kementerian Pertahanan, sulit kita mengharapkan angkatan laut bisa meningkatkan kemampuan peperangan kapal selam,” ujar Alman.
Ia menyoroti dinamika keamanan kawasan dan posisi strategis perairan Indonesia, terutama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, aktivitas kekuatan maritim besar di kawasan mempertegas kebutuhan Indonesia membangun armada bawah air yang memadai.
Alman mengusulkan kapal selam U212 NFS buatan Fincantieri, Italia, sebagai salah satu opsi pengadaan untuk menjembatani kebutuhan armada. Ia menilai kecepatan pemenuhan kebutuhan perlu menjadi pertimbangan selama Indonesia menyiapkan kemampuan jangka panjang.
Dalam diskusi tersebut, muncul perkiraan bahwa kapal selam Scorpène Evolved yang dibangun di PT PAL baru dapat beroperasi pada 2031“2032. Perkiraan itu menjadi dasar pembahasan kebutuhan pengadaan tambahan dalam satu hingga dua tahun sebagai langkah transisi.
Sebagai konteks, Naval Group mengumumkan kontrak dua kapal selam Scorpène Evolved untuk Indonesia berlaku efektif pada 23 Juli 2025. Kedua kapal direncanakan dibangun di PT PAL dengan dukungan alih teknologi, termasuk pengembangan kemampuan tenaga ahli Indonesia.
Adapun kepastian penyerahan U212 NFS kepada Indonesia dalam satu hingga dua tahun masih memerlukan konfirmasi produsen. Dalam pengumuman resminya pada 23 Juli 2026, Fincantieri menyebut jadwal penyerahan empat U212 NFS untuk Angkatan Laut Italia berlangsung pada 2029“2032.
Iwan menekankan pentingnya konsistensi dalam memilih platform kapal selam. Ia berharap Indonesia berfokus pada platform yang dapat dikuasai secara menyeluruh sehingga pengoperasian, pemeliharaan, dan pelatihan awak memiliki arah yang jelas.
Keragaman platform, menurut pandangan yang mengemuka dalam diskusi, perlu diperhitungkan secara cermat karena berpengaruh terhadap kebutuhan suku cadang, biaya perawatan, serta standardisasi kemampuan personel.
Dari sisi industri, Kepala Bidang Alih Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Dr. Ir. Yono Reksoprodjo, menekankan perlunya peta jalan teknologi pertahanan yang jelas. Perencanaan harus dimulai dari pemahaman terhadap ancaman, kebutuhan kemampuan, dan cara mengoperasikan peralatan yang akan dimiliki.
Menurut Yono, karakter geografis Indonesia, termasuk selat strategis dan jalur ALKI, harus menjadi dasar penyusunan kebutuhan pertahanan laut. Karena itu, pembaruan kapal selam memerlukan perencanaan transisi yang memperhitungkan kesiapan teknologi maupun sumber daya manusia.
Ia menilai kemandirian industri harus ditopang kemampuan rekayasa, manufaktur, serta pemeliharaan dan perbaikan menyeluruh. Penguasaan teknologi perlu menjangkau desain, integrasi sistem, dan dukungan teknis sepanjang masa penggunaan kapal.
Yono juga menekankan pembentukan ekosistem industri yang melibatkan pemasok komponen pada berbagai tingkatan. Dengan ekosistem tersebut, industri nasional diharapkan mampu mendukung produksi, penyediaan suku cadang, dan perawatan secara berkelanjutan.
Melalui mekanisme offset, Indonesia dapat memperoleh manfaat berupa keterlibatan langsung industri dalam proyek maupun dukungan pengembangan kemampuan, seperti simulator dan laboratorium. Manfaat itu perlu diarahkan untuk memperkuat penguasaan teknologi dan kualitas tenaga ahli.
Ia mengingatkan bahwa jeda terlalu panjang antarkontrak pengadaan berisiko mengikis keterampilan yang telah dibangun. Kesinambungan program diperlukan agar pengetahuan dan pengalaman tim dapat dipertahankan serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
Bagi Yono, nilai strategis kapal selam sangat bergantung pada kemampuan orang yang mengoperasikan dan merawatnya. Karena itu, penguatan armada harus disertai investasi yang konsisten pada pelatihan awak, tenaga teknis, dan industri pendukung. [ ]
Sebelumnya
