DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumumkan rencana mengambil tindakan hukum terkait dengan penyebaran informasi yang menuding adanya korupsi dalam pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar dan dugaan kontrak modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah konferensi pers di kantor Kemenhan RI di Jakarta pada hari Senin (12/2/2024).

"Dalam menghadapi berbagai tuduhan tanpa dasar, Kementerian Pertahanan akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoaks yang melibatkan Kementerian Pertahanan," ujar Herindra seperti dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Dia menegaskan bahwa Kemenhan tetap bertekad untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Herindra juga menyatakan bahwa pemerintah tidak melanjutkan proses pembelian jet tempur Mirage tersebut karena alasan keterbatasan ruang fiskal.

Terhadap kabar dugaan korupsi pembelian jet tempur Mirage yang beredar, Herindra menegaskan bahwa itu adalah fitnah karena pemerintah sudah membatalkan proses pembelian tersebut.

Selain itu, Herindra juga membantah adanya kontrak proyek modernisasi alutsista antara Kemenhan dan PT TMI.

"Mengenai PT TMI, hingga saat ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI," ungkap Herindra.

PT TMI memang disebut terlibat dalam kontrak modernisasi alutsista, namun nama perusahaan tersebut disebutkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen Raperpres tersebut, disebutkan bahwa rencana modernisasi alutsista membutuhkan dana sebesar Rp 1.760 triliun dan dapat menggunakan skema utang asing.

Sejumlah tokoh penting dari PT TMI juga disebut memiliki hubungan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka antara lain adalah Komisaris Utama PT TIM, Glenny H Kairupan, dan dewan komisaris Judi Magio Yusuf.

Glenny dan Judi diketahui merupakan teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer dan saat ini aktif sebagai kader Partai Gerindra. Sementara itu, Direktur Utama PT TMI, Harsusanto, merupakan mantan pimpinan PT PAL.