Masri Amin, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Foto: doc pribadi/Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Haba Ramadan - Ramadhan senantiasa hadir sebagai jeda agung di tengah keriuhan duniawi. Ia bukan sekadar ritus menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah laboratorium eksistensial untuk menguji kejujuran nurani manusia.
Namun, ironinya, di tengah kekhusyukan ibadah ini, ruang publik kita justru kerap disesaki oleh residu politik yang jauh dari nilai luhur puasa. Fenomena serangan personal, fitnah, hingga upaya adu domba menjadi paradoks nyata di hadapan kesucian bulan suci.
Secara filosofis, puasa adalah bentuk "pendidikan moral autentik". Friedrich Nietzsche dalam Thus Spoke Zarathustra (1883) menekankan pentingnya konsep self-overcoming atau penguasaan diri untuk mencapai tingkatan manusia yang lebih tinggi.
Bagi Nietzsche, moralitas sejati lahir dari keberanian individu untuk menaklukkan insting-insting rendahnya. Dalam dimensi teologis, puasa adalah penundukan ego di hadapan Kebenaran Mutlak.
Sayangnya, apa yang disajikan di jagad politik lokal Aceh hari ini justru sebaliknya, ego yang liar, yang menghalalkan segala cara demi meruntuhkan martabat sesama penghuni "nanggroe". Potret buram etika publik ini terlihat jelas dalam dinamika politik dan pemerintahan di Aceh belakangan ini.
Upaya sistematis terlihat dari "libido liar" yang ingin "menjungkalkan" M.Nasir dari kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dengan beragam framing, membenturkan M. Nasir khusus dengan Mualem, dan "operasi" mengadu domba dwi-tunggal kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), serta mengacak-acak "topangan politik" internal Partai Aceh - menunjukkan adanya degradasi moralitas yang akut dan sistemik.
Narasi fitnah yang menyentuh ranah personal merupakan manifestasi nyata dari watak Machiavellian. Istilah ini merujuk pada pemikiran Niccolò Machiavelli dalam Il Principe (1513), yang melegitimasi pemisahan politik dari moralitas demi kekuasaan.
Bahkan, sisi kemanusiaan seolah terabaikan, sakit yang menimpa Mualem justru dijadikan komoditas "gorengan" politik yang tuna-moral demi memuaskan hasrat jahat. Intrik ini tidak lagi mengenal batas empati, apalagi nilai spiritualitas.
Di titik ini, puasa kehilangan esensi imsak atau pengendalian diri. Lisan dan jari di media sosial berubah menjadi instrumen yang lebih tajam daripada pedang dalam menebar benih perpecahan dan kebencian.
Targetnya terbaca jelas - mendesak Mualem agar memecat orang kepercayaannya sendiri dan meretakkan hubungan dwi-tunggal kepemimpinan pilihan rakyat Aceh. Muara politiknya adalah upaya destruktif untuk meruntuhkan fondasi kekuasaan yang sedang menjalankan mandat rakyat.
Intrik dramatikal ini terasa nirhati. Sebuah ambisi gelap mata yang tidak menyisakan sedikit pun ruang suci bagi ketenangan publik di tengah bulan penuh rahmat yang seharusnya penuh kedamaian.
Dalam tradisi Islam, Al-Qur'an secara lugas mengingatkan bahaya fitnah melalui Surah Al-Hujurat (49): 6 yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu". Ayat ini memerintahkan umat untuk teliti (tabayyun) agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan informasi.
M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (2002) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan fondasi utama etika komunikasi. Kecerobohan menerima informasi tanpa nalar kritis hanya akan melahirkan ketidakadilan sistemis yang merugikan banyak pihak.
Puasa seharusnya menjadi momentum membersihkan hati dari penyakit hasad (dengki) dan namimah (adu domba). Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari (Nomor 1903) bahwa Allah tidak butuh pada lapar seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. "Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya."
Kesalehan ritual tanpa dibarengi kesalehan sosial dan kesalehan politik adalah sebuah kesia-siaan belaka. Upaya mengacak-acak kesolidan pemerintahan di saat rakyat membutuhkan stabilitas adalah tindakan yang mencederai kontrak sosial sekaligus kontrak spiritual kita kepada Sang Pencipta.
Ramadhan tahun ini seharusnya menjadi cermin besar bagi kita semua. Kekuasaan dalam bentuk apapun yang kita milik hanyalah titipan yang fana, namun jejak moralitas yang kita tinggalkan akan menjadi catatan sejarah yang akan dipertanggungjawabkan kelak.
Mari kita kembalikan puasa pada khitahnya sebagai proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs). Biarlah pemimpin kita bekerja dengan tenang, biarlah mesin birokrasi berjalan dengan laju penuh berintegritas, dan biarlah rakyat merasakan kedamaian tanpa hiruk-pikuk fitnah yang menyeruak.
Di akhir hari, saat bedug magrib berlalu, yang kita berbuka bukan hanya dengan seteguk air untuk membasahi kerongkongan, melainkan dengan kejernihan hati yang kembali fitrah. Sebab, moralitas yang autentik tidak ditemukan dalam keriuhan media sosial, melainkan dalam ketulusan niat dan keluhuran perbuatan.
Penulis: Masri Amin, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh.
Sebelumnya
