Kepala Kantor BI Aceh, Z. Arifin Lubis (kiri) dan Fazal Bahardeen Fazal Bahardeen (CEO GMTI Mastercard Crescent Rating)

DIALEKSIS.COM | Lombok - Pengembangan turisme halal saat ini merupakan kebutuhan bagi Indonesia. Selain memiliki potensi berupa ribuan pulau, keindahan alam, dan keramahan masyarakat, pengembangan turisme halal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong bergeraknya sektor ekonomi yang lainnya, mulai dari perhotelan, kuliner, fashion, dsb.

Dalam konteks ekonomi makro dan moneter, pengembangan wisata halal diharapkan mampu mendatangkan devisa, dan membantu menekan current account deficit. Oleh karena itu, dalam rangkaian pertemuan IMF-World Bank Group Annual Meetings 2018, Bank Indonesia menginisiasi penyelenggaraan international conference dengan tema "Strenghtening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects".

Acara ini menghadirkan 4 pembicara nasional dan internasional, diantaranya Prof. Dr. Humayon Dar (IRTI IDB), Fazal Bahardeen (CEO GMTI Mastercard Crescent Rating) , Rosiyady Husaenie Sayuti (Sekda Provinsi NTB), serta praktisi yang diwakili oleh Manajemen Novotel Hotel Lombok.

"Strategi pengembangan halal tourism perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan bagaimana karakter generasi millenial dalam konteks wisata", ujar Fazal Bahardeen

Dengan demikian, menurutnya pengembangan wisata halal harus diiringi dengan pengembangan kapasitas dari stakeholder terkait, serta edukasi yang kuat kepada masyarakat agar konsep pariwisata halal di era digital ini dapat dipahami dan dikembangkan secara sinergis antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peran Pemerintah diharapkan dapat fokus pada bagaimana membangun infrastruktur yang memastikan akses kepada lokasi wisata, serta fasilitas umum lainnya dapat tersedia dengan baik

. "Tanpa kepastian dan kemudahan akses, maka apapun strategi pengembangan wisata akan sulit untuk meraih hasil yang diharapkan", tambahnya. Bahkan, menurut Prof. Humayon Dar, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengenai fasilitas umum, tetapi juga meliputi pembangunan gedung, landmark, dan hal lain yang unik dan atraktif, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat asing dan domestik untuk mengunjunginya. Selain itu, story telling dan branding pada setiap objek wisata juga perlu diperdalam, sehingga mampu memberi nilai tambah bagi para wisatawan.

Pengembangan turisme halal tampaknya tidak terpisah dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara umum, khususnya bagi Indonesia. "Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang mampu mengembangkan industri halal dan keuangan Islam secara berimbang. Keduanya tidak bisa dipisahkan oleh karena mampu mendorong satu sama lain, dan Indonesia memiliki kedua potensi itu", ucap Prof. Humayon Dar, Director General IRTI IDB. Sebagaimana diketahui, pengembangan pariwisata memiliki 6 subsektor, diantaranya makanan halal, keuangan syariah, halal travel, busana muslim, media dan rekreasi, serta obat dan kosmetik.

Ide pengembangan halal tourism di NTB sendiri dikembangkan sejak 4 tahun yang lalu, pasca pertemuan Menteri Pariwisata dengan Tuanku Guru Bajang, Gubernur NTB. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan ribuan masjid dan keindahan alam yang mampu menjadi daya tarik utama, dengan tetap memperhatikan bagaimana pengembangan pariwisata tidak mengurangi nuansa relijius masyarakat dan kelestarian alam NTB. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep halal tourism agar, disertai dengan berbagai infrastruktur dan faktor pendukungnya. Salah satu implementasi strategi wisata yang diterapkan oleh Pemerintah NTB adalah dengan membangun kawasan ekonomi khusus di kawasan pesisir pantai Kuta Mandalika. Berbagai upaya ini berujung pada terpilihnya NTB sebagai World Halal Tourism, yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari Malaysia, dan negara lainnya.

Menanggapi seminar tersebut, Z. Arifin Lubis, Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh berpendapat bahwa potensi wisata halal di Aceh tidak kalah dengan NTB.

"Aceh memiliki kesamaan kultur, nuansa religi, serta keindahan alam yang tidak kalah dengan NTB. Dengan demikian, pengembangan wisata halal di Aceh merupakan sebuah keniscayaan" ujarnya saat menghadiri konferensi tersebut. Arifin menambahkan, bahwa saat ini pengembangan wisata halal di Aceh memiliki momentum terbaiknya, dan diprediksi akan mampu memperkuat sektor industri keuangan syariah.

"Pengembangan wisata syariah di Aceh tentu perlu selaras dengan pengembangan keuangan syariah, industri makanan halal, busana muslim, dsb. Untuk itu, sinergi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah perlu dikoordinasikan dengan baik melalui suatu roadmap yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh stakeholder", tambah Arifin.

Prestasi Aceh dalam pengembangan wisata halal juga tidak kalah dengan NTB. Pada 2016, Aceh berhasil meraih dua penghargaan, yaitu World's Best Halal Cultural Destination dan Wolrd's Best Airline for Halal Travellers