Sekretaris Yayasan Pelangi Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Aceh, Syahrul Razi. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan pengangguran di Aceh dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menunggu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan pencari kerja.
Sekretaris Yayasan Pelangi Kesejahteraan Masyarakat (YPKM) Aceh, Syahrul Razi, menilai persoalan pengangguran perlu dilihat secara lebih luas, mulai dari ketersediaan lapangan kerja, keterampilan tenaga kerja, hingga kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pandangan tersebut disampaikan Syahrul menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Mei 2026 mencapai 5,89 persen. Angka tersebut setara dengan sekitar 157,48 ribu orang pengangguran dari 2,67 juta penduduk yang masuk dalam angkatan kerja.
"Angka tersebut menggambarkan masih adanya masyarakat Aceh yang belum memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang layak," ujarnya kepada media dialeksis.com, Rabu (30/9/2026).
Karena itu, menurut Syahrul, penanganan pengangguran harus diarahkan pada langkah yang lebih konkret. Pemerintah tidak hanya perlu mendorong investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan kerja, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga penguatan kewirausahaan perlu diperluas agar pencari kerja tidak hanya mengandalkan ijazah ketika memasuki pasar kerja.
Kebutuhan tersebut semakin terlihat dari struktur ketenagakerjaan Aceh. BPS mencatat sebanyak 62,12 persen pekerja Aceh berada di sektor informal, sementara pekerja formal sebesar 37,88 persen.
"Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat sektor usaha masyarakat agar mampu berkembang dan menciptakan pekerjaan baru," ujarnya.
Sektor-sektor yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi Aceh, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri, juga perlu dikembangkan tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi sebagai ekosistem usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Pengembangan sektor tersebut, kata Syahrul, dapat dilakukan dengan memperkuat akses permodalan, pendampingan usaha, teknologi, pemasaran, serta hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan.
YPKM juga melihat kelompok muda perlu mendapat perhatian khusus. Banyak anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau dunia usaha.
Karena itu, hubungan antara lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial perlu diperkuat. Pendidikan dan pelatihan tidak seharusnya berjalan sendiri, tetapi perlu mengikuti kebutuhan nyata pasar kerja.
YPKM mendorong agar persoalan pengangguran ditempatkan sebagai agenda bersama. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan dan penciptaan iklim usaha, dunia usaha melalui pembukaan kesempatan kerja, lembaga pendidikan melalui peningkatan kompetensi, sementara masyarakat diperkuat agar mampu menciptakan peluang ekonomi secara mandiri.
"Penurunan angka pengangguran tidak hanya menjadi target statistik, tetapi diikuti dengan semakin banyak masyarakat Aceh yang memperoleh pekerjaan, memiliki penghasilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya," tutupnya. [nh]
Sebelumnya
