Tarif preferensi 0 persen untuk produk olahan tuna dan cakalang Indonesia ke Jepang mulai berlaku 1 Agustus 2026 melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). [Foto: fisheryfood.com]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tata kelola perikanan dari hulu setelah tarif preferensi 0 persen untuk produk olahan tuna dan cakalang Indonesia ke Jepang mulai berlaku 1 Agustus 2026 melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebijakan tersebut membuka peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekspor tuna dan cakalang Indonesia. Namun, peluang pasar harus didukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas, legal, dapat ditelusuri, dan ditangkap secara bertanggung jawab.
Menurut Latif, mutu tuna ditentukan sejak proses penangkapan. Penanganan ikan di kapal, penerapan rantai dingin, hingga proses pendaratan di pelabuhan menjadi faktor penting untuk memenuhi standar keamanan pangan negara tujuan ekspor.
KKP juga memberikan pembinaan kepada nelayan, awak kapal perikanan, dan pelaku usaha, mulai dari teknik penangkapan bertanggung jawab, penanganan ikan di kapal, pencatatan hasil tangkapan (logbook), hingga pemenuhan data ketertelusuran (traceability).
Di sisi lain, KKP memperkuat pengelolaan stok tuna melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian sumber daya ikan sekaligus memastikan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan.
Indonesia juga terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum pengelolaan perikanan tuna internasional, termasuk WCPFC, IOTC, dan CCSBT, agar pemanfaatan sumber daya tuna dilakukan secara adil dan berkelanjutan. [in]
Sebelumnya
