DIALEKSIS.cOM | Jakarta - Kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan perbaikan pada Juni 2024. Tercatat, total penerimaan sebesar Rp134,2 triliun atau 41,8% dari target, sektor bea masuk dan bea keluar tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy), masing-masing di angka 0,3% (yoy) dan 52,6% (yoy).

Dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (3/8/2024), Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, meskipun penerimaan DJBC pada Juni 2024 selisih kurang 0,9% (yoy), tetapi nilai ini meningkat jika dibandingkan penerimaan pada Mei lalu yang bahkan turun hingga 7,8% (yoy).

Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, masing-masing bea masuk yang tercatat positif di angka Rp24,3 triliun atau 42,3% dari target (naik 0,3% yoy) dan bea keluar di angka Rp8,1 triliun atau 46,3% dari target (naik 52,6% yoy).

“Capaian positif bea keluar dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral, khususnya komoditas tembaga, sedangkan capaian bea masuk didorong oleh penguatan kurs USD dan pertumbuhan nilai impor,” kata Encep.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, meskipun penerimaan sektor cukai mendominasi penerimaan DJBC dengan total sebesar Rp101,8 triliun atau 41,4% dari target, tetapi nilai ini masih melemah 3,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Menurutnya, penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading produk hasil tembakau (HT) ke golongan yang lebih rendah/murah.

“Ketentuan relaksasi ini membuat penundaan pelunasan cukai HT pada bulan Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun. Selain itu, adanya downtrading HT ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai HT dari gol I sekitar Rp4,5 triliun dan gol II sekitar Rp0,3 triliun, sementara dari gol III hanya menambah Rp 0,1triliun," ujar Encep.

Selain kinerja penerimaan, kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan DJBC hingga Juni 2024 juga menunjukkan hasil positif.

Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat sebesar Rp16,9 triliun, dengan kontribusi signifikan dari kawasan berikat dan KITE yang mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor sebesar USD45,8 miliar dan investasi USD1.762,2 juta.

Sejalan, kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.

“Perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan DJBC tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Besar harapan kinerja positif ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan DJBC di tahun 2024, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” tutup Encep.