Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini saat pemaparan dalam konferensi pers perkembangan ekonomi Aceh di Banda Aceh, Rabu, 21 Januari 2026. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh fokus menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi 2025.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan tekanan ekonomi akibat bencana di 18 kabupaten/kota membuat pengendalian harga dan kelancaran pasokan menjadi agenda mendesak.
“Dalam kondisi pascabencana, menjaga inflasi dan daya beli masyarakat menjadi kunci agar pemulihan ekonomi berjalan berkelanjutan,” ujar Agus dalam konferensi pers perkembangan ekonomi Aceh di Banda Aceh, Rabu (21/1/2026).
Menurut Agus, bencana hidrometeorologi berdampak luas terhadap lahan pertanian, jalur distribusi, dan fasilitas umum, sehingga menekan sektor-sektor utama perekonomian, khususnya pertanian dan perdagangan.
Secara keseluruhan, ekonomi Aceh pada 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,50-4,40 persen (year on year/yoy). Pada Triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat 4,46 persen (yoy), masih di bawah capaian nasional sebesar 5,04 persen dan Sumatera 4,90 persen.
“Pelemahan terutama berasal dari menurunnya konsumsi rumah tangga dan ekspor akibat gangguan distribusi dan aktivitas ekonomi pascabencana,” jelasnya.
Untuk menahan tekanan inflasi, BI Aceh memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan meningkatkan kerja sama antardaerah (KAD) guna menjaga pasokan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.
Sepanjang Desember 2025, BI Aceh melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara bertahap. Total penyaluran telur ayam ras mencapai 1.809 ikat atau sekitar 36 ton, sementara minyak goreng sebanyak 3.400 kotak atau sekitar 40 ton.
“Penyaluran FDP cukup efektif menahan gejolak harga, meski pasokan sempat tertekan akibat terputusnya jalur logistik,” kata Agus.
Namun demikian, FDP beras belum dapat dilakukan karena sejumlah kilang padi tidak beroperasi akibat pemadaman listrik dan kesulitan memperoleh gabah pascabencana. Untuk menjaga daya beli, BI Aceh juga menggelar pasar murah komoditas pangan strategis.
Di sisi sistem pembayaran, BI Aceh memastikan ketersediaan uang rupiah dan kelancaran layanan transaksi di wilayah terdampak bencana. Perbankan juga didorong memberikan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak.
Selain langkah stabilisasi ekonomi, BI Aceh melalui program BI Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp2 miliar ke berbagai daerah terdampak di Aceh. Bantuan tambahan juga disalurkan melalui Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara dan BI Pematang Siantar.
Agus berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pada 2026 secara lebih stabil dan berkelanjutan.
"Kita optimis upaya ini diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan pascabencana, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Aceh pada 2026 agar berjalan lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan," tutupnya. [nh]
Sebelumnya
