DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Aceh menggelar Musyawarah Ke-2 pada Sabtu (28/9/2024), bertempat di Amel Hotel Convention Hall, Blang Oi, Banda Aceh. 

Acara ini diharapkan akan menjadi momen penting dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda dan alumni KAHMI, serta memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh.

Ketua HIPKA Aceh, Zulfikar Lidan mengatakan tujuan musyawarah ini adalah merumuskan program kerja baru yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan pengusaha alumni KAHMI dan memperkuat peran UMKM di Aceh.

Dalam hal ini, kata Zulfikar, fokus utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan program kerja yang akan mendorong pendirian "Business School" atau sekolah bisnis di Aceh. 

Sekolah ini bertujuan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pengusaha muda, khususnya dalam hal pengembangan usaha dan inovasi di era digital. 

Selain itu, sekolah ini juga diharapkan menjadi wadah yang dapat meningkatkan kompetensi generasi muda Aceh dalam bidang kewirausahaan.

“Kita sangat bersemangat untuk mendorong pembinaan generasi muda dalam hal kewirausahaan. Menjadi seorang entrepreneur itu penting, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang saat ini. Kita akan mengedepankan berbagai rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga keuangan agar mereka berpihak lebih serius kepada UMKM,” kata Zulfikar kepada Dialeksis.com, Sabtu (28/9/2024).

Zulfikar Lidan juga menekankan pentingnya dukungan dari alumni KAHMI untuk memperkuat HIPKA Aceh. 

Ia berharap alumni yang sudah memiliki usaha dapat bersatu dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan organisasi ini. 

"Dengan dukungan yang kuat dari seluruh anggota, kita bisa menjadikan HIPKA sebagai lembaga yang benar-benar bermanfaat bagi keluarga besar KAHMI," tambahnya.

Dalam musyawarah ini, para peserta akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran UMKM, salah satu sektor vital di Aceh yang menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga. 

Salah satu isu yang akan diangkat adalah mengenai perlunya lembaga keuangan dan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM, tidak hanya dalam bentuk program, tetapi juga kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. 

Musyawarah ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan, serta mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih kondusif di Aceh. 

Bagi alumni KAHMI, ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan berinovasi, sehingga kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat terus ditingkatkan.

“Kita ingin agar lembaga-lembaga keuangan lebih serius dalam mendukung UMKM. Ini bukan sekadar dukungan simbolis, tetapi harus ada kebijakan nyata yang mempermudah akses modal bagi mereka,” pungkasnya. [nh]