DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aktivitas mudik lebaran memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat. 

“Mudik memberikan pergerakan ekonomi yang baik sekali ke daerah,” ujar  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Mengutip Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 dan diprediksi mencapai Rp157,3 triliun. Artinya pergerakan dalam angkutan lebaran menciptakan peluang dan manfaat yang sangat bernilai.

Kemudian penyelenggaraan angkutan lebaran merupakan salah satu bentuk ujian tentang sejauhmana kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bernilai strategis. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Menhub penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil survei BKT Kementerian Perhubungan, potensi yang akan melalukan mudik adalah sebesar 193 juta, terdapat kenaikan 56 persen dibanding tahun lalu.

“Angka 193 juta itu sangat besar, namun Presiden Jokowi menginstruksikan mudik harus tetap dilaksanakan dengan baik. Memang angka survei ini juga memotret mereka yang bergerak di wilayah anglomerasi. Kita juga telah melakukan upaya untuk membuat ini lebih baik,” kata Menhub.

Pemerintah telah berupaya agar terwujud kesiapan di semua sektor dalam menghadapi angkutan lebaran kali ini. Kementerian Perhubungan bersama para stakeholder telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi diantaranya : Sisi darat, 30.780 Bus AKAP dan 144.441 Pariwisata, sisi penyeberangan 213 Unit Kapal, sisi transportasi Laut tersedia 26 Kapal Penumpang, 107 Kapal Perintis dan 1208 Kapal Swasta. 

Dari penerbangan, terdapat 420 Pesawat yang siap beroperasi. Untuk kereta api, sebanyak 615 kereta api beroperasi setiap harinya untuk melayani perjalanan antar kota selama masa Angkutan Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan K/L dan stakeholder untuk menyusun berbagai kebijakan pengaturan mobilitas masa lebaran 2024. Kemudian untuk melaksanakan pemantauan, koordinasi dan kolaborasi, antar petugas seluruh stakeholder, Kementerian Perhubungan juga telah membuat Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sejak tanggal 3 April 2024 sampai 18 April 2024. [*]