Jum`at, 30 Oktober 2026
Beranda / Ekonomi / KUR Tembus Rp262,4 Triliun, UMKM Bali dan Nusa Tenggara Masih Minim Akses

KUR Tembus Rp262,4 Triliun, UMKM Bali dan Nusa Tenggara Masih Minim Akses

Kamis, 29 Oktober 2026 15:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza (tengah) mengatakan, hingga 23 Oktober 2026, realisasi KUR nasional mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 4,07 juta debitur. [Foto: dok. K-UMKM]


DIALEKSIS.COM | Surabaya - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerataan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi pelaku usaha di sektor produksi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta membuka lapangan kerja baru.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, hingga 23 Oktober 2026, realisasi KUR nasional mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 4,07 juta debitur.

Dari capaian tersebut, jumlah debitur baru telah mencapai 118 persen dari target. Sementara penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai 66 persen, melampaui target pemerintah sebesar 65 persen.

Khusus wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, realisasi KUR mencapai Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen dari total penyaluran nasional. Namun, distribusinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen penyaluran regional. Sebaliknya, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) baru memperoleh porsi sekitar 12 persen.

Selain persoalan pemerataan, penyaluran KUR sektor produksi di regional tersebut baru mencapai 61,1 persen. Capaian debitur yang naik kelas atau graduasi juga baru 64 persen dari target.

Wamen UMKM Helvi Moraza mengatakan, pemerintah akan memperkuat kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan melalui fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi pembiayaan.

Pemerintah daerah juga didorong lebih aktif mendata dan mengunggah calon debitur potensial ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Upaya ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan lembaga penyalur KUR.

Helvi menegaskan, perluasan akses pembiayaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. [red]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI