Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang mulai menunjukkan denyut ekonominya kembali setelah perusahaan asal Hongkong, Halal International China Hongkong (HICHK), menandatangani kerja sama investasi dengan Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS). Langkah ini diharap menjadi katalisator pemulihan sektor pariwisata dan perdagangan di ujung barat Indonesia itu.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal, menyambut positif kehadiran HICHK yang telah menyewa gedung di kawasan Balohan untuk membuka toko bebas bea (duty-free shop). 

“Ini momentum penting. Investasi ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mendongkrak daya saing Sabang sebagai destinasi wisata dan perdagangan internasional,” ujar Iqbal melalui keterangan tertulis diterima Dialeksis.com, Rabu (26/2).

Selain toko bebas bea, HICHK berencana membangun resort dan fasilitas penunjang pariwisata di kawasan tersebut. Menurut Iqbal, proyek ini sejalan dengan visi Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan Sabang sebagai kawasan strategis berbasis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang KPBPB Sabang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

“Sabang harus bebas dari hambatan regulasi. Pasal 167 UU Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan ini sebagai Kawasan Bebas Tata Niaga,” tegasnya.

Dukungan formal juga datang dari Gubernur Aceh melalui surat bernomor 500.16/2107 tertanggal 25 Februari 2024 yang meminta Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara memfasilitasi kemudahan investasi di Sabang. Kadin Aceh, sebagai mitra strategis pemerintah, telah menerima tembusan surat tersebut. 

“Kami mendorong Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan untuk merespons cepat. Investasi tak boleh terhambat birokrasi,” tutur Iqbal.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kadin Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM, hingga menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan pengembangan Sabang. 

“Jika ada benturan regulasi, kita harus segera bertindak. Sabang sudah terlalu lama ‘tertidur’,” tambahnya.

Iqbal menegaskan, seluruh pemangku kepentingan wajib menghormati kerangka hukum yang melindungi KPBPB Sabang. 

“Bea Cukai harus menjadi mitra, bukan penghalang. Masyarakat Aceh menunggu Sabang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan hanya wacana,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan, sebagai kawasan pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas, Sabang memiliki potensi besar untuk menarik investasi global. 

“Dengan dukungan penuh, kami yakin Sabang akan kembali berdenyut sebagai ikon ekonomi Aceh,” pungkas Iqbal.