DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyoroti penurunan harga ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat peternak yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan usaha peternakan unggas nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan depresiasi harga kedua komoditas tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada pendapatan peternak.
"Harga yang turun tidak kalah pentingnya. Peternak unggas saat ini menghadapi kesulitan. Harga telur turun drastis, bahkan di tingkat peternak bisa berada di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per kilogram. Harga ayam juga mengalami penurunan yang cukup tajam," kata Amran.
Sebagai langkah stabilisasi, pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan produk unggas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsumsi telur dan daging ayam dalam program tersebut diharapkan dapat ditingkatkan untuk membantu menyerap produksi peternak sekaligus menjaga harga tetap berada pada tingkat yang menguntungkan.
Menurut Amran, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar frekuensi konsumsi telur dan ayam dalam program MBG dapat ditingkatkan dari satu kali menjadi hingga tiga kali dalam sepekan.
Berdasarkan data Bapanas per 15 Juni 2026, harga ayam broiler di tingkat peternak mulai menunjukkan perbaikan dengan rata-rata nasional mencapai Rp 22.107 per kilogram, naik 0,56 persen dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp 21.984 per kilogram.
Namun, harga tersebut masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat peternak yang ditetapkan sebesar Rp 25.000 per kilogram. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan harga ayam broiler terendah, yakni Rp 18.438 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi tercatat di Riau sebesar Rp 27.000 per kilogram atau sudah melampaui HAP.
Sementara itu, harga telur ayam ras di tingkat peternak secara nasional berada di angka Rp 24.019 per kilogram. Sumatera Selatan kembali menjadi daerah dengan harga terendah sebesar Rp 22.000 per kilogram, sedangkan harga tertinggi tercatat di Sulawesi Utara mencapai Rp 28.000 per kilogram.
Harga telur nasional tersebut juga masih berada di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 26.500 per kilogram, sehingga tekanan terhadap peternak masih dirasakan di sejumlah daerah.
Selain meningkatkan serapan produk unggas, pemerintah juga berupaya menekan biaya produksi peternak melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Program yang mulai berjalan sejak 9 Mei 2026 itu didukung anggaran Rp 678 miliar dengan target penyaluran 242.000 ton jagung hingga akhir tahun.
Bapanas mencatat, hingga 15 Juni 2026 realisasi penyaluran SPHP jagung pakan oleh Perum Bulog telah mencapai 42.400 ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara. Program tersebut ditujukan bagi lebih dari 5.000 peternak skala mikro, kecil, dan menengah di 26 provinsi dengan total populasi unggas mencapai 53 juta ekor. [in]
