Tokoh Aceh di nasional yang juga mantan Senator Aceh 2014-2024, Dr. Fachrul Razi. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tokoh Aceh di nasional yang juga mantan Senator Aceh 2014-2024, Dr. Fachrul Razi mengatakan transformasi KEK Arun Lhokseumawe menjadi pusat petrokimia nasional berbasis gas Andaman adalah solusi yang tepat bagi penyelesaian polemik isu Migas di Andaman. Namun, ia menegaskan bahwa ide besar ini tidak boleh sekadar menjadi wacana isu, melainkan harus segera diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang melindungi kedaulatan ekonomi Aceh.
"Saya melihat secara strategis menjadikan KEK Arun sebagai hub industri petrokimia untuk pasar Indo-Pasifik adalah langkah yang logis dan visioner. Namun, kita harus kritis, jangan sampai narasi 'pusat petrokimia' ini justru menjadi alat pengalihan isu untuk melegalkan pengurasan gas mentah secara besar-besaran keluar dari Aceh," ujar Fachrul Razi yang juga pendiri International Institite for Aceh Studies kepada Dialeksis, 9 Juni 2026.
Menurut Dr. Fachrul Razi. pengembangan Blok Andaman memang menjadi angin segar sekaligus harapan baru bagi kebangkitan ekonomi dan industri di Aceh. Menjadikan temuan gas ini sebagai motor industri hilir di dalam daerah adalah langkah strategis yang jauh lebih berdampak dibandingkan sekadar mengeksplorasi dan mengekspornya dalam bentuk mentah.
“Aceh sudah memiliki infrastruktur dasar yang sangat mumpuni untuk mendukung industri hilir, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Infrastruktur eks-Arun seperti kilang LNG, pelabuhan bertaraf internasional, tangki penyimpanan, dan jaringan pipa sudah tersedia. Keberadaan gas dari Blok Andaman bisa langsung menghidupkan kembali kawasan ini secara penuh,” tegas Fachrul Razi.
Menurut tokoh muda ini, pasokan gas yang stabil dapat menghidupkan kembali atau meningkatkan kapasitas industri pupuk (seperti PT PIM), industri petrokimia, hingga pembangkit listrik yang andal untuk menarik investasi manufaktur lainnya.
Fachrul Razi juga menegaskan bahwa Aceh memiliki modal sosial dan teknis yang jarang dimiliki oleh daerah lain yang baru menemukan cadangan migas. Selama puluhan tahun era kejayaan PT Arun NGL, Aceh telah mencetak ribuan tenaga kerja lokal yang ahli di bidang likuifaksi gas, perawatan kilang, keselamatan kerja (HSE), hingga manajemen proyek skala global.
“Ketika produksi Arun menurun, banyak putra-putri terbaik Aceh yang "hijrah" dan memegang posisi strategis di perusahaan migas internasional di Timur Tengah (seperti QatarEnergy, Saudi Aramco, ADNOC) maupun di Eropa.” jelas Fachrul Razi.
Pulangnya para profesional senior ini baik sebagai konsultan, praktisi, maupun mentor, menurut Fachrul Razi akan mempercepat kesiapan tenaga kerja muda lokal melalui transfer teknologi dan standar kerja internasional.
Hilirisasi adalah kunci utama penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Berbeda dengan industri hulu (upstream) yang padat modal dan hanya menyerap banyak tenaga kerja saat fase konstruksi, industri hilir (downstream) jauh lebih padat karya dalam jangka panjang.
Lapangan kerja tidak hanya terbuka untuk insinyur teknik kimia atau perminyakan, tetapi juga menyerap tenaga kerja di bidang logistik, administrasi, keamanan, penyedia makanan (catering), hingga sektor UMKM di sekitar kawasan industri.
Dr. Fachrul Razi menyampaikan beberapa sikap kritis dan masukan strategis perlunya dilakukan industrialisasi, bukan sekadar ekstraksi. “Kami setuju bahwa nilai tambah terbesar ada pada industri hilir seperti pupuk, amonia, dan metanol. Namun, pemerintah harus menjamin bahwa pembangunan industri hilir di KEK Arun bukan hanya "pemanis" di atas kertas. Aceh harusnya menuntut adanya klausul kewajiban domestic market obligation (DMO) yang tinggi untuk kebutuhan industri di Aceh.”,” tegas mantan Ketua Komite I DPD RI.
Dr. Fachrul Razi juga menekankan perlunya kepastian infrastruktur dan investasi. “Infrastruktur di Arun adalah aset strategis. Namun, pemerintah pusat tidak boleh hanya mengandalkan aset lama. Diperlukan insentif investasi yang masif bagi pelaku industri yang mau membangun pabrik hilir di Aceh, bukan sekadar memfasilitasi perusahaan yang hanya ingin mengekspor gas mentah,” tegasnya.
Disini lain, menurutnya partisipasi lokal (Local Content) menjadi hal yang sangat penting. Industrialisasi Aceh harus melibatkan BUMD dan perusahaan lokal secara substansial. “Jangan sampai KEK Arun menjadi "negara dalam negara" yang hanya diisi oleh kontraktor asing tanpa memberi ruang bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal Aceh,” ucapnya.
Ide ini adalah tantangan bagi pemerintah pusat. Apakah pemerintah berani memberikan "otoritas penuh" bagi Aceh untuk mengelola hilirisasi ini? Jika pemerintah pusat terus bersikap sentralistik, maka visi untuk menjadikan Arun sebagai hub internasional akan sulit terwujud karena terbentur birokrasi yang membelenggu.
"Ide besar ini membutuhkan keberanian politik. Saya menantang pemerintah pusat jika memang serius mendukung KEK Arun menjadi pusat petrokimia nasional, maka segera tetapkan skema bagi hasil yang adil, permudah perizinan bagi investor hilirisasi di Aceh, dan pastikan pengolahan gas Andaman dilakukan di darat (onshore). Jangan biarkan rakyat Aceh kembali menjadi penonton di atas kekayaan yang ada di depan mata mereka sendiri," tegasnya.
Dr. Fachrul Razi menutup dengan komitmen untuk terus mengawal isu ini agar narasi industrialisasi Aceh tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi menjadi kenyataan yang mampu menyejahterakan rakyat di Bumi Serambi Mekkah.
Sebelumnya
