Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta. [Foto: Humas BSI]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperkuat komitmen terhadap bisnis berkelanjutan melalui peningkatan pembiayaan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).
Hingga Juni 2026, portofolio pembiayaan ESG BSI mencapai Rp78,6 triliun atau setara 23,1 persen dari total pembiayaan perseroan. Capaian tersebut tumbuh 7,09 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pembiayaan itu terdiri atas Green Financing atau pembiayaan hijau sebesar Rp17,4 triliun dan Social Financing atau pembiayaan sosial senilai Rp61,2 triliun.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta, menjelaskan bahwa perseroan menjalankan komitmen ESG melalui tiga pilar utama, yakni sustainable banking, operation & beyond banking, serta business enablers.
"Kami membuktikan bahwa komitmen terhadap bisnis berkelanjutan membuat portofolio bisnis menjadi nyata dan tumbuh sehat," ujar Bob yang dilansir pada Sabtu (10/10/2026).
Menurut dia, keberlanjutan merupakan bagian dari amanah BSI untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu, pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, tata kelola yang baik, serta penciptaan nilai ekonomi yang inklusif.
"Bagi BSI, keberlanjutan merupakan bagian dari amanah untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu, pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, tata kelola yang baik, serta penciptaan nilai ekonomi yang inklusif," kata Bob.
Prinsip tersebut menjadi landasan perseroan dalam memastikan aktivitas bisnis memberikan manfaat jangka panjang bagi nasabah, masyarakat, pemegang saham, dan lingkungan.
Perkuat Pembiayaan UMKM
Selain pembiayaan hijau dan sosial, BSI juga memperkuat lini bisnis akar rumput melalui segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan UMKM menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
BSI mencatat rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mencapai sekitar 33,65 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 30 persen. Sementara itu, segmen UMKM berkontribusi sekitar 16,25 persen terhadap total portofolio pembiayaan perseroan.
BSI juga mencatat puluhan ribu UMKM berhasil naik kelas ke segmen usaha yang lebih tinggi.
Rinciannya, sekitar 17.000 UMKM dari segmen KUR Mikro naik ke segmen KUR Kecil dan komersial. Selain itu, sekitar 4.000 UMKM dari segmen KUR Kecil berhasil masuk ke segmen komersial.
Adapun sekitar 1.000 UMKM lainnya naik dari segmen mikro ke segmen small and medium enterprise (SME).
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya BSI memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan skala bisnisnya.
Terbitkan Sukuk Berkelanjutan Rp8 Triliun
Komitmen BSI terhadap ekonomi berkelanjutan juga diwujudkan melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan.
Dari sisi pendanaan, perseroan memperkuat pengembangan produk keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Sustainable Sukuk senilai Rp8 triliun dari total penerbitan sukuk berkelanjutan sebesar Rp10 triliun.
BSI juga meluncurkan Sustainability-Linked Financing pertama di Indonesia senilai Rp1,5 triliun untuk proyek Tol Bali Mandara.
Di bidang sosial dan lingkungan, perseroan turut menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), menggunakan kendaraan operasional ramah lingkungan, serta menerapkan carbon tracking.
Bob menegaskan, berbagai langkah tersebut sejalan dengan penguatan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Menurut dia, tata kelola yang baik memastikan seluruh aktivitas bisnis berlangsung secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
"Langkah ini sejalan dengan penguatan Good Corporate Governance (GCG) sebagai fondasi untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.
Sebelumnya
