BI Aceh Terus Dukung Ketahanan Pangan dengan Penguatan Sektor Unggulan
Font: Ukuran: - +
Reporter : Auliana Rizky
Bank Indonesia Bincang-Bincang Media di Rumoh Bieng, Selasa (29/8/2023). [Foto: Auliana Rizky/Dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perekonomian Sumatera pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,90% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Secara spasial, perlambatan perekonomian Provinsi Aceh dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan.
Sejalan dengan itu, melemahnya harga komoditas global juga menjadi salah satu faktor melambatnya perdagangan luar negeri di sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan (5,24%), Riau (4,88%), dan Sumatera Utara (5,19%). Dari sisi inflasi, inflasi Provinsi Aceh pada Juli 2023, dilihat dari gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,02% (yoy). Dengan realisasi inflasi tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan inflasi terendah ke-3 se-Sumatera.
Dalam hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro menyebut, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023. Hal ini didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota TPID di provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh.
Hal ini dapat dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Aceh, 5 komoditas utama pada bulan Juli 2023, yakni dari komoditas cabai merah (0,16%), angkutan udara (0,08%), beras (0,04%), kentang (0,03%), dan ikan tuna (0,02%). Namun jika secara tahunan, 5 komoditas utama berasal dari komoditas bensin (0,81%), beras (0,41%), rokok kretek (0,30%), daging ayam (0,19%), dan sewa rumah (0,13%).
Selain itu, ia juga menyampaikan, hal lain yang telah dilakukan adalah operasi pasar murah, ini bertujuan untuk pengendalian inflasi pangan dalam penguatan ketahanan pangan strategis dan juga sebagai subsidi dalam menjaga ekspektasi inflasi.
"Hal-hal tersebut tentunya harus terus dijaga dan didorong dengan penguatan sektor-sektor unggulan secara bersama-sama dengan tim TPID Provinsi Aceh," ucapnya dalam kegiatan Bincang-Bincang Media di Rumoh Bieng yang juga hadir tim Dialeksis.com, Selasa (29/8/2023).
Kemudian, QRIS juga masih terus digencarkan melalui pengembangan UMKM yang ada di Aceh, bahkan perkembangan QRIS di Provinsi Aceh per-Juni 2023 terdapat 394 ribu pengguna dengan pertambahan pengguna di tahun 2023 sebanyak 113 ribu pengguna atau 50% dari target BI Aceh sebanyak 226 ribu pengguna baru. Dari sisi transaksi, per-Juni 2023 telah terdapat 3,8 Juta transaksi atau 76% dari target BI Aceh sebanyak 5 juta transaksi.
Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama Dinas terkait telah melaksanakan beberapa kegiatan mendukung GNPIP, diantaranya Business Matching CSR untuk mendukung ketahanan pangan yang berkolaborasi dengan Biro Perekonomian Provinsi Aceh selaku sekretariat TPID dan BAPPEDA Aceh selaku pengurus CSR.
Kemudian, rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Aceh guna membahas potensi risiko inflasi, salah satunya adalah potensi badai El Nino yang diprakirakan terjadi di 2023.
Tidak hanya itu, ada juga Gerakan Tanam (Gertam) padi yang diselenggarakan di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dilanjutkan kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) sebagai bentuk upaya BI dalam melakukan pemenuhan kebutuhan uang dalam jumlah cukup di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) diantaranya Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Breuh, Pulau Banyak, dan Pulau Seumeulue bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL).
"Meski ada program-program ini dikerjakan, sosialisasi dan pemantauan selalu dilakukan karena untuk mengetahui perkembangan ekonomi, baik di kota maupun provinsi," tutupnya. [AU]