Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas. [Foto: dok. BAS]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh, pelayanan perbankan sempat terganggu di daerah terdampak. Pertanyaan pun muncul: seberapa siap Bank Aceh Syariah bangkit dari dampak bencana dan memastikan layanan tetap berjalan bagi masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan wilayah lain.
Dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menjawab lugas. Menurutnya, momentum pascabencana adalah ujian nyata bagi ketahanan layanan keuangan.
“Dalam situasi seperti ini, satu hal yang tidak boleh terjadi adalah nasabah dibiarkan menunggu,” ujar Fadhil. “Layanan harus pulih cepat, akses keuangan masyarakat harus terjaga.”
Fadhil menegaskan, sejak awal bencana terjadi Bank Aceh Syariah telah mengambil posisi yang jelas. “Sejak hari pertama kami sudah berkomitmen secara kelembagaan: layanan perbankan harus segera dihidupkan kembali. Filosofi kami sederhana -- nasabah adalah ujung tombak dan ruh Bank Aceh Syariah. Karena itu, kewajiban kami adalah memastikan hak nasabah dan akses layanan tetap terjamin setelah banjir dan longsor,” ucapnya.
Ia mengatakan, sejak hari-hari pertama pascabencana, Bank Aceh Syariah memusatkan energi pada tiga hal: pemulihan operasional, perlindungan nasabah terdampak, dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi lokal.
Pemulihan operasional menjadi prioritas pertama. Kantor layanan yang terimbas banjir dan longsor melakukan penyesuaian: membuka loket darurat, mengaktifkan layanan bergerak, dan memastikan ATM serta jaringan digital kembali beroperasi. “Kami tidak hanya menunggu normalisasi gedung, tetapi membawa layanan mendekat ke warga,” kata Fadhil. Di beberapa titik, tim lapangan ditempatkan untuk membantu transaksi dasar dan kebutuhan administrasi keuangan masyarakat.
Pada saat yang sama, Bank Aceh Syariah menyiapkan keringanan bagi nasabah terdampak. Bentuknya antara lain restrukturisasi pembiayaan, penundaan kewajiban tertentu, serta kemudahan akses modal kerja bagi pelaku UMKM yang usahanya terganggu. “Bencana tidak boleh menjadi awal dari jerat baru,” ujar Fadhil. “Relaksasi pembiayaan kami arahkan untuk memberi kesempatan bernapas, bukan sekadar formalitas.”
Ia juga menekankan pentingnya dukungan sosial kepada komunitas terdampak. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, bantuan logistik, perlengkapan dasar, dan dukungan operasional disalurkan ke sejumlah kabupaten yang paling parah terdampak. Menurut Fadhil, perbankan daerah tidak hanya bicara transaksi, tetapi juga kehadiran nyata saat masyarakat membutuhkan.
Ke depan, Fadhil melihat tantangan tidak berhenti pada pemulihan fasilitas fisik. Ketahanan digital dan inklusi keuangan harus diperkuat. “Bencana mengajarkan kita bahwa sistem harus tetap hidup meski jaringan terganggu. Itu berarti investasi pada layanan digital, literasi keuangan masyarakat, dan titik layanan alternatif yang lebih tangguh,” tuturnya.
Ia mengakui masih ada kendala: akses ke wilayah terpencil, gangguan jaringan komunikasi, dan kebutuhan verifikasi cepat untuk program keringanan. Namun, ia memastikan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, dan berbagai lembaga terus dilakukan agar proses bantuan dan layanan berjalan lebih terarah.
Ketika ditanyakan mengenai pelajaran yang dapat diambil bank daerah lain dari pengalaman ini, Fadhil menjawab tenang. “Ada satu pelajaran besar: jangan menunggu situasi sempurna untuk melayani. Di tengah lumpur, listrik yang naik turun, dan jaringan yang belum stabil, bank daerah harus tetap hadir. Kedekatan dengan masyarakat adalah kekuatan kami. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah pemulihan ekonomi dimulai,” katanya. Ia menambahkan, kesiapsiagaan bencana, rencana kontinjensi digital, dan budaya kerja yang cepat tanggap kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Fadhil menutup dengan nada optimistis. “Bank daerah punya tanggung jawab moral: menjaga denyut ekonomi saat bencana meruntuhkan banyak hal. Kami memilih bergerak cepat, memperkuat sistem, dan memastikan masyarakat terdampak tidak sendirian. Pemulihan layanan perbankan adalah bagian dari pemulihan martabat ekonomi mereka.” [arn]
Sebelumnya
