Nurdin Hasan, Jurnalis Freelance. Foto: dok pribadi
DIALEKSIS.COM | Kolom - Konon, tahun 2028 -- iya, sekitar satu tahun setengah lagi -- Blok Andaman dijadwalkan mulai memuntahkan gas perdananya. Di tengah waktu super mepet ini, sebuah tontonan menarik sedang berlaku di balik layar. Pertarungan sengit bin dramatis, memperebutkan posisi mulia sebagai "Tukang Jaga Kran".
Lucunya, kran gasnya belum selesai dilas oleh Mubadala Energy di laut dalam. Tapi, antrean elit yang kebelet ingin memegang tuasnya sudah mengular dari Banda Aceh sampai ibukota Jakarta. Blok Andaman dalam beberapa tahun terakhir memang mendadak laksana ”bintang Drakor” di jagat energi nasional.
Klaimnya tak main-main. ”Giant discovery” alias penemuan harta karun raksasa di pedalaman laut nanggroe keuneubah endatu. Di sumur Layaran-1 saja, raksasa korporasi Uni Emirat Arab (UEA) menemukan potensi gas yang mencapai 6 trillion cubic feet (TCF). Lalu, sumur Tangkulo-1 berpotensi menyumbang 2 TCF lagi. Angka nolnya banyak sekali. Ini tentu saja membuat kepala politisi pusing tujuh keliling saat coba mengonversinya ke dalam nilai proyek.
Di balik selebrasi angka-angka triliunan kaki kubik itu, ada pertanyaan menggelitik akal sehat. Dalam pesta pora energi ini, Aceh sebenarnya duduk sebagai apa? Faktanya ada hukum besi industri ekstraktif global yang tak bisa ditawar. Siapa yang mendanai teknologi eksplorasi, dialah pemegang kran sebenarnya. Secara regulas, Aceh memang punya posisi tawar istimewa melalui BPMA dan hak istimewa Participating Interest sebesar 10% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2015.
Namun, mari kita bicara jujur sambil menyeruput kupi sigolom meugantoe bubok ba’da Subuh. Sebuah mega proyek deepwater (laut dalam) dengan kedalaman air mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut, apakah kita benar-benar mengklaim sebagai pemilik rumah? Atau jangan-jangan kita cuma ditaruh di depan pintu gerbang sebagai satpam yang diberi seragam gagah?
Menuju tahun 2028, dinamika perebutan posisi "penjaga kran" tampaknya makin menggelitik. Di kedai-kedai kopi, orang-orang mulai sibuk memetakan siapa yang paling layak menjabat direksi BUMD pengelola gas. Lalu, siapa kontraktor lokal yang akan mencaplok proyek katering. Yang tak kalah seru adalah bagaimana membagi persentase "uang lelah".
Kenapa posisi penjaga kran diperebutkan begitu bernafsu? Ya, karena menjadi penjaga kran di industri migas itu selalu basah. Yang pasti basah bukan karena banjir bandang akibat bencana ekologis. Meski tugasnya cuma memutar atau menyetop aliran gas sesuai titah investor di Abu Dhabi dan penguasa kebijakan di Jakarta, aroma "komisi" di sekitar kran sangat harum untuk membiayai baliho politik pada pemilu mendatang.
Di sinilah pertanyaan menohok sambil tersenyum getir harus kita lemparkan. Mampukah Aceh jadi penjaga berdaulat, punya power psikologis yang bisa memutar hidup dan matinya aliran gas di Blok Andaman?
Secara historis, ingatan kolektif kita belum amnesia terhadap kejayaan Mobil Oil yang kemudian menjadi Exxon Mobil, di Lhoksukon, puluhan tahun silam. Kita tahu rasanya jadi pusat perhatian dunia karena menyuplai LNG ke Jepang dan Korea. Dan kita juga tahu perihnya ketika gas habis lalu menyisakan kota mati, infrastruktur mangkrak, dan Aceh tetap dijuluki provinsi termiskin di Sumatra.
Mestinya, dari sana kita belajar. Untuk bisa mendikte pasar dan memegang kran dengan gagah, Aceh butuh modal yang sampai kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Tragisnya PR besar itu belum selesai dikerjakan karena elite kita sibuk rapat untuk menjadwalkan rapat berikutnya.
Jika gas Andaman benar-benar mengalir tahun 2028, mau dibawa ke mana? Kalau gas mentah itu disalurkan lewat pipa bawah laut menuju Arun lalu dikapalkan ke luar negeri, atau ditarik untuk menghidupkan industri di tempat lain, maka kran itu bukan milik Aceh. Belum lagi kalau langsung dikapalkan di tengah laut, lalu dibawa ke pembeli di luar negeri.
Begitu Aceh coba "ngambek" dan menutup kran secara sepihak, yang rugi justru Aceh sendiri karena kehilangan bagi hasil. Sementara pembeli global tinggal mengalihkan kontrak pasokan mereka ke belahan dunia lain.
Di sisi lain, jatah PI 10% bukan hadiah cuma-cuma dari langit. Itu adalah hak saham yang harus disetor modalnya (paid-in capital). Memang pada awal biasanya PI itu ditalangi investor. Untuk mengebor satu sumur di laut dalam saja butuh biaya sekitar USD 40 juta hingga USD 100 juta.
Pertanyaannya, apakah BUMD kita punya uang segar segede itu? Jangan sampai hak memegang kran gas itu ujung-ujungnya digadaikan lagi ke investor pihak ketiga lewat skema back-to-bock karena kita kekurangan napas modal dan gagap teknologi. Akhirnya, kita lagi-lagi jadi penonton.
Menjadi tukang jaga kran sebenarnya adalah pekerjaan terhormat, asalkan itu dipasang dalam pekarangan rumah kita sendiri dan kita yang berhak menentukan volumenya. Jangan sampai kita mengulang tragis romantisasi masa lalu. Kita merasa hebat sebagai daerah kaya energi, padahal fungsinya hanya seperti satpam di kompleks perumahan mewah.
Tugasnya ya membungkuk hormat sambil membuka pagar saat mobil mewah pemilik modal keluar-masuk ”mencuri” kekayaan dari bumi kita. Sementara dapur rumah kita masih sibuk mengocok tabung gas melon 3 kg yang sering langka sehingga antreannya mengular.
2028 tinggal menghitung bulan dalam kalender industri migas yang bergerak secepat kilat. Jika gas blok Andaman tak juga mampu menghidupkan kembali industri-industri lokal yang selama ini megap-megap akibat kekurangan pasokan, atau memicu lahirnya kawasan ekonomi baru yang menyerap puluhan ribu anak muda Aceh, maka bersiap-siaplah memakai seragam satpam.
Akhirnya, kita akan duduk manis di pos jaga pantai Ujong Blang, tersenyum getir memandangi matahari terbenam, sambil menonton kekayaan alam kita berlayar jauh ke negeri orang demi menerangi kota mereka. Dan, jangan lupa putarlah lagu yang sekarang sedang viral: ”MBG ~ Mas Bahlil Ganteng.”[]
Penulis: Nurdin Hasan, Jurnalis Freelance
Sebelumnya
