Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh agar lebih fokus, tepat sasaran, dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. [Foto: dok. KADIN Aceh]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aceh agar lebih fokus, tepat sasaran, dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN Aceh 2026 yang diikuti 82 peserta, terdiri dari Ketua KADIN kabupaten/kota, Direktur Eksekutif, serta pengurus KADIN Provinsi Aceh.
Ketua Umum KADIN Aceh, Ir. H. Muhammad Iqbal, mengatakan penguatan UMKM membutuhkan ekosistem pembiayaan yang inklusif. Menurutnya, akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha.
KADIN Aceh juga mendorong percepatan pengesahan Qanun Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah Aceh. Instrumen tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan agunan.
Selain pembiayaan, Rapimprov membahas kesiapan sumber daya manusia (SDM) menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Ketua OC Rapimprov KADIN Aceh 2026, Teuku Jailani Yacob, S.E., menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.
“Kompetensi harus terus disesuaikan dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital yang semakin mekanis. SDM yang kompeten dan berdaya saing harus disiapkan untuk mengisi peluang kerja yang tersedia,” kata Teuku Jailani.
Ia menambahkan, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dapat menimbulkan persoalan ketenagakerjaan sekaligus menyulitkan perusahaan dalam melakukan rekrutmen.
Rapimprov KADIN Aceh 2026 dipimpin Ir. Iskandar sebagai Pimpinan Tetap Sidang Pleno, dengan Teuku Yusuf, S.H., sebagai Ketua SC dan Teuku Jailani Yacob, S.E., sebagai Ketua OC. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dunia usaha, terutama terkait UMKM, pembiayaan, kompetensi SDM, serta kemitraan dunia usaha dengan pemerintah daerah. [*]
Sebelumnya
