Keluarga dari Wali Kota Clarin, David Navarro, bersedih di samping jenazah sang wali kota. Navarro yang tengah dikawal polisi tewas dalam serangan oleh sekelompok orang, Jumat (25/10/2019). [Foto: AFP PHOTO/beritasatu.com]

DIALEKSIS.COM | Manila - Seorang wali kota, yang masuk dalam daftar Presiden Filipina Rodrigo Duterte soal para pejabat daerah yang dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba, tewas ditembak oleh sekolompok orang tak dikenal pada Jumat (25/10/2019).

Wali Kota Clarin di Provinsi Misamis Occidental, David Navarro, saat itu sedang dibawa oleh polisi ke kantor kejaksaan di Cebu City di Filipina tengah, ketika beberapa pria bersenjata menyergap dia dan para personel polisi yang mengawalnya. 

David Navarro tewas dan lima lainnya terluka dalam serangan pada tengah hari bolong itu, termasuk seorang petugas polisi yang tertembak di bagian kaki.

Navarro menjadi wali kota ke-13 yang tewas di Filipina sejak Juni 2016. Mayor Polisi Eduardo Sanchez, kepala stasiun di Cebu, mengatakan para petugas tidak siap dengan serangan itu. 

Sersan polisi Carlo Balasto mengklaim setidaknya 10 pria bersenjata dalam satu van putih memblokir pengawalan kendaraan. 

Para penyerang langsung memerintahkan petugas pengawal untuk berbaring di tanah lalu mengeksekusi Navarro setelah menariknya keluar dari dalam kendaraan.

"Apakah ada keadilan? Jika saya menuntut keadilan, akankah mereka memberikannya?" kata Princess Navarro, saudara perempuan dari Navarro. Dia menyaksikan pembantaian itu dan berusaha melindungi saudaranya.

Navarro membantah setiap keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan berusaha membersihkan namanya ketika terbunuh. Pada Mei 2017, dia dicopot dari semua jabatan di kotanya karena laporan intelijen polisi bahwa dia dan sejumlah petugas terlibat dalam kejahatan terorganisasi.

Sebelumnya, Navarro ditangkap polisi pada Kamis (24/10/2019) setelah ia dituduh melecehkan seorang tukang pijat di Cebu. 

Nama Navarro berada dalam daftar terbaru Duterte yang berisi para "politisi-narkoba". Daftar itu diluncurkan Duterte kepada publik pada Maret, menjelang pemilihan paruh waktu pada Mei 2019.

Kepolisian mengatakan mereka telah membunuh 6.700 pengedar narkoba dalam adu tembak selama perang terhadap narkoba. Perang tersebut mulai dilancarkan Duterte lebih dari tiga tahun lalu dan menuai kecaman dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia di dalam dan luar negeri.

Pada 14 Oktober, kepala kepolisian Filipina mengundurkan diri kurang dari satu bulan sebelum pensiun setelah ia dituduh terlibat dalam kejahatan "mendaur ulang" narkoba sitaan.

Tuduhan itu bisa merongrong gerakan antinarkotika yang diusung pemerintah.(me/dbs)