DIALEKSIS.COM | Jakarta - Vaksin palsu corona (Covid-19) ternyata memang dijual bebas. Hal ini terungkap dalam penyitaan yang dilakukan di Meksiko dan Polandia. Produsen obat AS Pfizer mengonfirmasi dosis vaksin virus corona yang dicurigai palsu di kedua negara memang benar adanya. Harganya US$ 1.000 atau sekitar Rp 14 juta per suntikan.

"Kami menyadari bahwa ini didorong oleh kemudahan dan kenyamanan e-commerce dan anonimitas yang diberikan oleh internet," kata juru bicara Pfizer kepada ABC News dikutip AFP, Kamis (22/4/2021).

"Akan ada peningkatan prevalensi penipuan, pemalsuan, dan aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan vaksin dan perawatan untuk Covid-19."

Dalam penelusuran Wall Street Journal, cerita vaksin palsu awalnya muncul di Meksiko. Sebuah klinik, menyuntik 80 orang dengan vaksin tersebut.

Memang, vaksin palsu tersebut tak membahayakan secara fisik. Tapi tentu tak menawarkan perlindungan terhadap corona dan varian baru hasil mutasinya.

Vaksin diketahui abal-abal setelah ditemukan bukti diletakkan di lemari pendingin bir, tempat yang tak sesuai dengan aturan penyimpanannya. Nomor lot yang tertera juga palsu dan tanggalnya kadaluarsa.

Hal parah terjadi di Polandia. Isi vaksin palsu justru zat kosmetik, yang merupakan krim anti keriput.

Pfizer yang menguji botol palsu dan menemukan bahwa botol itu tidak berisi vaksin yang dikembangkannya dengan BioNTech. Kebutuhan yang mendesak akan vaksin menyebabkan peniuan muncul.

"Kami memiliki pasokan yang sangat terbatas, pasokan yang akan meningkat saat kami meningkatkan dan perusahaan lain memasuki ruang vaksin. Untuk sementara, ada peluang sempurna bagi penjahat," kata Kepala Keamanan Global Pfizer, Lev Kubiak.

Sebenarnya, sejak Februari, otoritas Meksiko memang telah memperingatkan soal penjualan rahasia vaksin corona yang diduga palsu dan mendesak warga agar tidak "meminumnya". Maret, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memperingatkan kemungkinan vaksin palsu beredar.

Tingginya kasus corona membuat banyak negara maju mengamankan vaksin corona untuk warga mereka sendiri. Ini akhirnya membuat sejumlah negara, khususnya berkembang dan miskin kesulitan mendapat akses vaksin.[CNBC Indonesia]