Sengketa Pemilu Usai, Venezuela Bebaskan 103 Orang yang Dipenjara
Font: Ukuran: - +
Para demonstran di Caracas, Venezuela, berkumpul pada tanggal 30 Juli untuk memprotes hasil pemilu yang memberikan masa jabatan ketiga kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro. [Foto: Alexandre Meneghini/Reuters]
DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah membebaskan 103 orang yang dipenjara setelah pemilihan umum bulan Juli yang diperebutkan di negara itu, yang dituduhkan oleh pihak oposisi sebagai kecurangan oleh Maduro.
Layanan keamanan warga negara, yang dipimpin oleh Menteri Diosdado Cabello, mengumumkan pembebasan tahanan tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Kamis (12/12/2024).
Dijelaskan bahwa Maduro telah menginstruksikan pemerintah untuk meninjau "semua kasus yang menyangkut tindakan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan dalam rangka pemilihan umum".
Ke-103 tahanan dibebaskan selama periode 72 jam, dari Selasa hingga Kamis. Layanan tersebut menjelaskan bahwa pembebasan mereka dilakukan sebagai tambahan atas "tindakan pencegahan" yang diberikan kepada tahanan lain pada tanggal 26 November.
"Tindakan pencegahan" tersebut juga memungkinkan 225 tahanan dibebaskan tetapi mengharuskan mereka untuk hadir di pengadilan setiap 30 hari sekali, menurut kantor jaksa agung.
Meskipun ada isyarat seperti itu, pemerintah telah menolak seruan dari oposisi dan pemimpin daerah untuk merilis data yang dapat memvalidasi kemenangan Maduro.
Beberapa jam setelah pemilihan 28 Juli, otoritas pemilihan Venezuela menyatakan Maduro sebagai pemenang masa jabatan ketiga, meskipun jajak pendapat pra-pemilu menunjukkan dia tertinggal dari pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez dengan selisih yang tampaknya tidak dapat diatasi.
Tetapi para kritikus segera memanfaatkan fakta bahwa pejabat di beberapa daerah utama menolak untuk merilis penghitungan suara kertas, bagian standar dari proses pemilihan di Venezuela.
Ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota-kota seperti ibu kota Caracas, dan pihak oposisi merilis data yang menurut mereka menunjukkan Gonzalez menang dengan mudah.
Namun, baik otoritas pemilu Venezuela maupun mahkamah agung negara itu, yang menurut para kritikus dipenuhi oleh para loyalis, mengonfirmasi kemenangan Maduro. Dan pemerintah menanggapi dengan tindakan keras terhadap para demonstran dan anggota oposisi.
Setidaknya 28 orang tewas dan hampir 200 orang terluka saat pasukan keamanan bentrok dengan para pengunjuk rasa di seluruh negeri. Angka-angka pemerintah menunjukkan sekitar 2.000 orang ditangkap.
Pihak oposisi, yang menghadapi penangkapan dan serangkaian diskualifikasi kandidat bahkan sebelum pemungutan suara berlangsung, terus menghadapi tekanan sejak saat itu. Awal minggu ini, sebuah partai oposisi bernama Vente Venezuela mengatakan bahwa tiga pemimpin regionalnya telah ditahan.
Gonzalez sendiri melarikan diri ke luar negeri ke Spanyol pada bulan September, di mana ia diberikan suaka. "Kepergian saya dari Caracas dikelilingi oleh tindakan tekanan, paksaan, dan ancaman," katanya saat itu.
Tokoh-tokoh oposisi juga mencari perlindungan di kedutaan besar Argentina di Caracas, setelah surat perintah dikeluarkan untuk penangkapan mereka setelah pemilihan umum.
Minggu ini, pemerintah Argentina sekali lagi menuduh pemerintah Maduro melecehkan kelompok oposisi yang dikurung di dalam kedutaan, yang mencakup empat pria dan dua wanita.
Kedutaan besar dan konsulat dianggap sebagai ruang yang "tidak dapat diganggu gugat" menurut hukum internasional, dan penegak hukum setempat umumnya dilarang masuk tanpa izin sebelumnya.
"Pemerintah Venezuela tidak hanya menolak jalur aman yang akan memungkinkan keberangkatan mereka dengan aman, tetapi juga telah melakukan tindakan pelecehan yang sama sekali tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Argentina Gerardo Werhein dalam sambutannya di Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) minggu ini.
"Para pencari suaka mengalami pemutusan pasokan air, gangguan listrik, pembatasan masuknya makanan, dan kehadiran pasukan keamanan secara terus-menerus di sekitar kantor pusat diplomatik." [Aljazeera]