DIALEKSIS.COM | Yangon - Ketika tim pejabat Myanmar bertemu pengungsi Rohingya di Bazar Cox Bangladesh selama akhir pekan, mereka membagikan selebaran yang bertujuan membujuk anggota minoritas yang dianiaya untuk pulang ke rumah setelah dua tahun melarikan diri dari penumpasan militer brutal pada tahun 2017.

Dengan tokoh-tokoh kartunnya yang bahagia dan janjinya untuk kembali "ke kehidupan normal," brosur itu memberikan gambaran indah bagi para pengungsi yang setuju untuk dipulangkan ke Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dengan syarat-syarat pemerintah.

Ini menjanjikan Rohingya yang sebagian besar Muslim, yang telah secara sistematis dicabut kewarganegaraan Myanmar selama beberapa dekade dan difitnah sebagai orang luar, "pintu gerbang menuju kewarganegaraan" jika mereka mengajukan permohonan Kartu Verifikasi Nasional (NVC).

"Aku bukan orang asing," kata seorang pria berjanggut tersenyum yang mengenakan topi tengkorak di bagian atas brosur dan mengacungkan salah satu kartunya. "Saya seorang penduduk Myanmar" membaca gelembung pidato di sebelah seorang wanita berjilbab memegang kartu lain.

Myanmar menegaskan Rohingya harus mengajukan dokumen identitas kontroversial jika mereka pulang, tetapi para kritikus berpendapat kartu itu hanya akan memperdalam diskriminasi terhadap kelompok itu.

Bagi 730.000 Rohingya yang melarikan diri dari pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran yang oleh banyak orang dicap sebagai genosida, isi selebaran yang optimis itu tidak bisa lebih jauh dari kenyataan hidup yang suram di negara bagian Rakhine barat Myanmar.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang yang kembali kemungkinan akan digiring ke kamp-kamp penahanan dan ditahan di bawah kondisi yang mirip apartheid seperti halnya orang-orang Rohingya yang tinggal di Rakhine setelah 2017.

Pada November tahun lalu, selama upaya gagal untuk memulangkan ribuan Rohingya, beberapa orang berusaha mengambil nyawanya sendiri untuk menghindari dikirim kembali ke tempat orang-orang yang mereka cintai dibantai, dan militer yang bertanggung jawab terus menikmati hampir semua impunitas.

Bahkan ketika pemerintah berjanji Rohingya akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka - dan membangun kembali mereka jika mereka dihancurkan - bukti satelit baru-baru ini menunjukkan pihak berwenang masih menghancurkan desa-desa mereka yang terlantar, dan dalam beberapa kasus membangun pangkalan militer yang dicurigai di tanah yang dihancurkan.

Sebuah laporan yang dikeluarkan minggu lalu oleh Lembaga Kebijakan Strategis Australia, sebuah lembaga pemikir, menemukan bahwa lebih dari 100 desa Rohingya yang terbengkalai telah mengalami buldozer sejak tahun lalu, sementara pihak berwenang telah memperluas kamp-kamp di mana para pengungsi yang kembali dapat dikurung.

"Persiapan yang sedang dilakukan menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang kondisi di mana Rohingya yang kembali diharapkan akan hidup," kata laporan itu.

Khin Maung, seorang aktivis pemuda Rohingya yang tinggal di kamp-kamp di Bangladesh, mengatakan kunjungan delegasi, dan propaganda pada selebaran mereka, lebih untuk meredakan kritik Myanmar daripada meyakinkan Rohingya untuk kembali.

"Mereka tidak ingin membawa kami kembali," katanya kepada Al Jazeera. "Tapi mereka ingin mengurangi tekanan internasional, jadi mereka memainkan semua pertandingan ini."

Beberapa menunjukkan desakan Myanmar untuk mengeluarkan Kartu Verifikasi Nasional sebagai bukti bahwa mereka tidak tulus mengizinkan Rohingya untuk kembali dengan aman dan bermartabat.

"NVC telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat untuk mengidentifikasi Rohingya sebagai orang asing dan mereka belum menerima hak yang lebih besar sebagai hasilnya," kata Kyaw Win dari Burma Human Rights Network, yang merilis laporan awal bulan ini yang mengkritik skema tersebut.

Laporan itu berpendapat bahwa kartu-kartu itu tidak perlu karena pihak berwenang Myanmar sudah "memiliki catatan luas tentang Rohingya yang tinggal di dalam Negara Bagian Rakhine Utara" sebelum kekerasan tahun 2017.

"Jika mereka benar-benar ingin memulangkan kami, mereka harus menghentikan proses NVC dan memberi kami kewarganegaraan penuh," kata Khin Maung.

Sebuah surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah sebelum kunjungan delegasi menyalahkan "kelompok garis keras" karena menghalangi jalan repatriasi.

"Kendala utama untuk repatriasi adalah kehadiran kelompok garis keras di Bangladesh yang tidak ingin repatriasi, tetapi ingin meningkatkan tekanan internasional untuk menciptakan apa yang disebut 'Zona Aman' untuk memajukan agenda politik mereka," katanya.

Awal tahun ini Menteri Luar Negeri Bangladesh, AK Abdul Momen, melayang gagasan untuk menciptakan ruang di dalam negara bagian Rakhine di mana Rohingya akan menerima perlindungan dari sekutu Myanmar, termasuk Cina dan Rusia.

Meskipun ada keraguan tentang niat Myanmar, para pejabat faktanya telah membuka dialog dengan perwakilan Rohingya yang menimbulkan optimisme yang berhati-hati.

"Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali," kata Mohib Ullah, yang bertemu dengan delegasi Myanmar dan merupakan ketua Masyarakat Arakan Rohingya untuk Perdamaian dan Hak Asasi Manusia. "Setidaknya mereka mulai berbicara dengan kita."

Peserta Rohingya mengatakan kepada para pejabat, yang dipimpin oleh sekretaris tetap asing Myint Thu, bahwa mereka curiga terhadap kamp transit yang baru dibangun dan ingin dibawa langsung ke rumah mereka jika mereka setuju untuk kembali, katanya.

"Kami sudah tinggal di sebuah kamp, kami tidak ingin pergi dari satu kamp ke kamp lain," tambahnya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah delegasi dari Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam satu pertemuan, peserta Rohingya mengkritik blok itu untuk laporan baru-baru ini yang diterbitkan memuji upaya Myanmar untuk mempersiapkan kembalinya pengungsi yang "lancar dan tertib".

Para pengkritik mengatakan laporan itu menutupi kekejaman militer dan para pemimpin Rohingya mengeluh mereka tidak diajak berkonsultasi.

Mohib Ullah mengatakan bahwa delegasi ASEAN meminta maaf atas laporan tersebut, tetapi Arnel Capili, Wakil Direktur Eksekutif di Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan, membantahnya.

Dia mengatakan delegasinya menjelaskan bahwa penulis laporan tersebut dibatasi oleh mandat yang diberikan kepada mereka oleh atasan mereka dan bahwa mereka berharap dapat berkonsultasi dengan Rohingya untuk laporan selanjutnya.

"Awalnya agak tegang," kata Capili, "tetapi menjelang akhir menjadi jelas bahwa mereka menginginkan dialog" dengan para pejabat Myanmar.

Dia menambahkan: "Bagi saya itu adalah terobosan ... Saya pikir ini adalah awal yang baru."

Naing Su Aung, Rohingya yang lain, tidak setuju. Setelah pertemuan hari kedua, ia menuangkan ke Facebook tentang frustrasinya dengan delegasi Myanmar.

"Akhirnya saya dapat mengatakan bahwa saya benar, mereka hanya datang ke sini untuk melarikan diri dari tekanan internasional," tulisnya. "Tidak ada yang lain, itu saja." (ot)