DIALEKSIS.COM | Dunia - Pemerintah Prancis menghadapi dua mosi tidak percaya pada hari Senin (20/3/2023) akibat reformasi pensiun yang kontroversial.

Perdana Menteri Élisabeth Borne menggunakan pasal konstitusional 49:3 untuk mendorong RUU tersebut tanpa pemungutan suara minggu lalu. Sejak itu, ribuan orang turun ke jalan di Prancis sebagai protes.

Mosi tidak percaya telah diajukan oleh anggota parlemen tengah dan National Rally sayap kanan. Jika mosi tidak percaya berhasil, Presiden Emmanuel Macron tidak akan berisiko kehilangan pekerjaannya, tetapi posisi Borne dan pemerintah akan terancam.

Macron dapat menunjuk pemerintahan baru atau membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru. RUU reformasi pensiun juga akan dibatalkan.

Jika mosi tidak percaya tidak berhasil, RUU untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun akan menjadi undang-undang.

Macron berpendapat bahwa populasi yang menua di Prancis membuat skema pensiun saat ini tidak terjangkau. Tapi itu bukan sentimen yang dimiliki oleh semua orang di parlemen.

Sekutu Macron adalah minoritas di majelis rendah Majelis Nasional, tetapi agar mosi tidak percaya berhasil, semua oposisi harus bersatu.

Partai Republik Prancis memegang 61 kursi, dan pekan lalu pemimpin mereka, Eric Ciotti, mengatakan mereka tidak akan mendukung mosi tidak percaya.

Namun seorang Republikan senior, Aurelien Pradie mengatakan dia akan memberikan suara menentang pemerintah. [BBC]