Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan dari mantan perdana menteri Thaksin dan Yingluck Shinawatra yang digulingkan, dianggap sebagai calon perdana menteri. [Foto: Athit Perawongmetha/Reuters]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan keputusan untuk membubarkan parlemen, menurut pengumuman di Royal Gazette, yang membuka jalan bagi pemilihan pada bulan Mei.

Pemilihan harus diadakan 45 hingga 60 hari setelah pembubaran rumah, yang segera berlaku.

“Ini adalah kembalinya kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara,” kata keputusan yang diterbitkan pada hari Senin (20/3/2023) dikutip dari Aljazeera.

Tanggal pemilihan belum diumumkan, tetapi Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam pada hari sebelumnya mengatakan kemungkinan akan diadakan pada 14 Mei jika parlemen dibubarkan pada hari Senin.

Pemilihan itu merupakan yang kedua sejak kudeta 2014 dan yang pertama sejak negara itu diguncang oleh protes besar-besaran pro-demokrasi yang dipimpin kaum muda di Bangkok pada 2020. Pemilihan itu diperkirakan akan menampilkan pertarungan politik jangka panjang antara keluarga miliarder Shinawatra dan anggota parlemen negara itu. 

Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan masing-masing dari mantan perdana menteri Thaksin dan Yingluck Shinawatra yang digulingkan, merupakan kandidat terdepan untuk menjadi perdana menteri dalam survei opini, dengan dukungannya melonjak 10 poin menjadi 38,2 persen dalam jajak pendapat yang dirilis pada akhir pekan.

Jajak pendapat oleh National Institute of Development Administration menempatkan Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, yang telah berkuasa sejak kudeta 2014 terhadap pemerintah Pheu Thai, di tempat ketiga dengan 15,65 persen.

Paetongtarn pada hari Jumat mengatakan dia yakin akan memenangkan pemilihan dengan telak, dengan tujuan untuk mencegah setiap manuver politik terhadap partainya, yang sebelumnya telah dicopot dari jabatannya oleh keputusan pengadilan dan kudeta militer. [Aljazeera]